Miliarder Penasihat Danantara: Tarif Trump Bisa Berdampak Lebih Buruk dari Resesi – Page 3

Miliarder Penasihat Danantara: Tarif Trump Bisa Berdampak Lebih Buruk dari Resesi – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pendiri Bridgewater dan yang baru saja diangkat menjadi penasihat Danantara Ray Dalio mengatakan bahwa ia khawatir bahwa kekacauan yang diakibatkan oleh tarif dan kebijakan ekonomi Presiden Donald Trump akan mengancam ekonomi global.

“Saat ini kita berada pada titik pengambilan keputusan dan sangat dekat dengan resesi,” kata Ray Dalio di acara “Meet the Press” NBC News, dikutip dari CNBC, Senin (14/4/2025).

“Dan saya khawatir tentang sesuatu yang lebih buruk daripada resesi jika ini tidak ditangani dengan baik.” tambah dia.

Miliarder pengelola dana lindung nilai itu mengatakan bahwa ia lebih khawatir tentang gangguan perdagangan, utang AS yang meningkat, dan negara-negara berkembang yang menghancurkan struktur ekonomi dan geopolitik internasional yang telah ada sejak akhir Perang Dunia II.

“Kita beralih dari multilateralisme, yang sebagian besar merupakan tatanan dunia Amerika, ke tatanan dunia unilateral yang di dalamnya terdapat konflik besar,” katanya.

Dalio mengatakan lima kekuatan mendorong sejarah: ekonomi, konflik politik internal, tatanan internasional, teknologi, dan bencana alam seperti banjir dan pandemi.

Tarif Trump memiliki tujuan yang dapat dipahami, kata Dalio, tetapi tarif tersebut diterapkan dengan cara yang sangat mengganggu yang menciptakan konflik global.

Kebijakan tarif Presiden Trump yang berubah dengan cepat telah menjungkirbalikkan perdagangan internasional. Trump pada hari Rabu mengumumkan jeda 90 hari pada tarif timbal baliknya, tetapi ia tetap teguh pada bea dasar 10% dan tarif timbal balik 145% pada China.

Kemudian, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengumumkan pengecualian dari tarif timbal balik untuk barang elektronik konsumen buatan China seperti telepon pintar, komputer, dan semikonduktor pada Jumat malam, meskipun produk tersebut tetap dikenakan tarif 20% yang diberlakukan awal tahun ini.

Namun, Menteri Perdagangan Howard Lutnick menarik kembali pada hari Minggu dan mengatakan pengecualian tersebut tidak permanen.