Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan progres penulisan buku sejarah Indonesia hingga saat ini. Menurutnya, penulisan buku sejarah Indonesia terbaru masih dalam proses penyuntingan atau editing.
“Menurut laporan dari tim sekarang ini adalah proses editing. Jadi menulis adalah satu hal, mengedit itu satu hal yang lain,” katanya dalam acara diskusi bersama awak media di Jakarta pada Jumat malam (24/10/2025).
Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku belum melihat wujud buku sejarah Indonesia yang direncanakan meliputi 10 sampai 11 jilid itu.
Hal itu terjadi lantaran ahli yang menjadi tim penyusun buku sejarah Indonesia belum memberi bocoran draf kepada pihak Kementerian Kebudayaan.
“Saya belum pernah lihat bukunya, satu paragraf pun saya tidak lihat. Belum lihat, karena mereka belum menyerahkan. Karena ini memang mereka bekerja secara independen berdasarkan keahliannya, kepakarannya. Jadi saya sendiri belum lihat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan penulisan buku sejarah Indonesia semula ditargetkan selesai pada Agustus 2025 agar bisa menjadi hadiah ulang tahun ke-80 RI.
Meski telah selesai ditulis pada Agustus 2025, dia menuturkan proses penyuntingan atau editing ternyata masih harus dikerjakan.
Fadli berharap proses pembuatan buku sejarah Indonesia yang telah diperbarui bisa selesai Desember 2025.
“Mudah-mudahan nanti buku ini sudah siap pada tanggal 14 Desember, yaitu bertepatan dengan Hari Sejarah,” ungkapnya.
Kementerian Kebudayaan melibatkan 112 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam penulisan buku sejarah Indonesia.
Naskah buku sejarah Indonesia yang telah diperbarui sudah melalui uji publik di Universitas Indonesia pada 25 Juli, Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Juli, Universitas Negeri Padang pada 31 Juli, dan Universitas Negeri Makassar pada 4 Agustus.
Naskah buku sejarah Indonesia tersebut mencakup temuan dan hasil penelitian baru tentang sejarah Indonesia. Fadli mengatakan bahwa pemerintah perlu menulis buku sejarah dari perspektif Indonesia yang tidak berdasarkan perspektif pemerintah kolonial.