Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memaparkan ketersediaan lahan untuk mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya swasembada pangan.
Hal itu disampaikan dalam acara Investor Daily Roundtable yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Dalam forum diskusi yang dipandu Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, dialog bersama Nusron ini bertajuk “Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah: Dukung Ketahanan Pangan, Tetap Jaga Iklim Investasi Nasional”.
Di awal diskusi, Nusron mengungkapkan bahwa dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terdapat empat program yang memerlukan keterlibatan lahan, yakni swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan tiga juta rumah.
“Tugas kami sebagai Menteri ATR/BPN adalah menjaga di mana tempatnya swasembada pangan, di mana ruangnya energi, di mana ruangnya hilirisasi, dan di mana ruangnya tiga juta rumah. Itu tempatnya secara harmoni dan bisa jalan bersama-sama. Tidak boleh ada yang terhambat satu sama lain,” ungkap Nusron.
Menurut Nusron, untuk mencapai ketahanan pangan, Indonesia membutuhkan 87% lahan pangan dan pertanian berkelanjutan. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 hingga 2030.
“Lahan baku sawah (LBS) kita hari ini 7,4 juta hektare. Ditambah nanti Pak Presiden akan mencetak sawah baru ditargetkan 10 juta hektare. Jadi ke depan lahan sawah yang harus dilindungi adalah 8,7 juta hektare. Ini yang harus dilindungi,” ujarnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Enggartiasto menilai pemaparan Nusron berhasil memberikan kejelasan terhadap isu alih fungsi lahan yang kerap dikaitkan dengan ketidakpastian investasi.
Enggartiasto menegaskan Nusron menyampaikan bahwa selama penataan ruang sesuai rencana detail tata ruang (RDTR), kepastian investasi tetap terjaga.
“Beliau secara rinci menyampaikan bahwa tidak lagi perlu dipertentangkan antara ketahanan pangan dan investasi, karena dua-duanya juga merupakan prioritas dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden, mengenai ekonomi ke depan,” pungkasnya.