Jakarta (beritajatim.com) – Kunjungan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ke Aceh untuk menyerahkan bantuan bencana pada Selasa (16/12/2025) memicu polemik baru di internal Nahdlatul Ulama. Sorotan tajam muncul lantaran Gus Ipul hadir didampingi oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, Zulfa Mustofa, sosok yang penunjukannya hingga kini masih menjadi sengketa keras dalam tubuh organisasi.
Bendahara PBNU, Mohammad Nuruzzuman, menilai kehadiran kedua tokoh tersebut dalam satu panggung acara kenegaraan memunculkan tanda tanya besar. Ia memandang momentum kemanusiaan ini justru tercampur dengan dinamika internal jam’iyyah yang sedang bergejolak, mengingat status kepengurusan yang belum tuntas secara konstitusional organisasi.
“Ini menjadi aneh dan patut dipertanyakan. Di satu sisi membawa misi kemanusiaan negara, tetapi di sisi lain menghadirkan simbol konflik internal PBNU yang belum selesai,” kata Mohammad Nuruzzuman di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Nuruzzuman menyoroti posisi Gus Ipul yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU. Kebersamaannya dengan Zulfa Mustofa dianggap mempertegas dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kisruh kepengurusan PBNU. Menurutnya, kekompakan tersebut sulit dipandang sebagai kebetulan semata, melainkan sebuah sinyal politik yang dapat dibaca jelas oleh warga nahdliyin.
“Publik NU tentu membaca ini sebagai sinyal. Apalagi, posisi Pj Ketua Umum PBNU yang bersangkutan dipilih melalui mekanisme pleno Syuriah yang oleh banyak pihak dinilai melanggar AD/ART,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nuruzzuman mengingatkan agar misi kemanusiaan negara semestinya ditempatkan pada posisi yang steril dari manuver politik organisasi. Ia menyayangkan jika penderitaan masyarakat terdampak bencana justru dijadikan latar panggung untuk mencari legitimasi bagi salah satu kubu yang sedang bertikai di internal PBNU.
“Bantuan kemanusiaan adalah urusan negara dan umat. Jangan dicampuradukkan dengan konflik elite organisasi. Itu tidak elok dan mencederai rasa keadilan warga NU,” tegasnya.
Ia mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan etika organisasi. Penyelesaian konflik internal PBNU, menurutnya, harus dilakukan melalui jalur konstitusional yang bermartabat, bukan dengan menyeret simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah umat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Sosial RI maupun PBNU kubu Zulfa Mustofa terkait kritik tersebut. [beq]