Bandung (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dalam menindaklanjuti program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat yang digelar di Aula Graha Pustaloka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/11/2025).
Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, Kepala Diskominfo, serta Kabag Kesra dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat ini bertujuan menyeragamkan persepsi dan langkah bersama dalam pembaruan data sosial ekonomi nasional.
Gus Ipul menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dan daerah dalam mewujudkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar kebijakan sosial.
“Saya datang ke sini menindaklanjuti arahan Presiden agar bersinergi dan berkolaborasi, tidak hanya dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci utama dalam menentukan intervensi dan distribusi bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
“Data inilah yang paling krusial. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data kita sama mulai dari tingkat desa sampai kementerian, tentu program-program kita akan selaras,” jelasnya.
Gus Ipul menambahkan, Jawa Barat dipilih sebagai lokasi rapat karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk besar dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Namun demikian, ia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai berkomitmen kuat memperbaiki sistem data kesejahteraan warganya.
Dalam rapat tersebut, para peserta membahas konsolidasi data, termasuk perbaikan sistem, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas mengelola kriteria data, sementara Kementerian Sosial berperan membantu proses pemutakhiran. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, maupun dengan menyampaikan keluhan ke Command Center Kemensos di nomor (021) 171.
“Ini sedang kita siapkan semua agar masyarakat turut berpartisipasi,” kata Gus Ipul.
Selain itu, Gus Ipul berencana mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa sebagai ujung tombak pelayanan sosial dan pemutakhiran data.
“Masyarakat di tingkat desa bisa mengadukan berbagai persoalan, mulai dari anak yang tidak bisa menebus ijazah, belum mendapat pekerjaan, atau belum menerima bansos. Semuanya bisa disalurkan lewat Puskesos,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan dukungannya terhadap upaya Kemensos dalam memperkuat validitas data sosial.
“Good data, good decision, good result. Data yang bagus akan menghantarkan kita membuat keputusan yang bagus, dan hasilnya pun bagus,” ujarnya.
Salah satu daerah yang telah merasakan manfaat dari penerapan DTSEN adalah Kabupaten Kuningan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Toto Toharuddin menyebut, penggunaan DTSEN berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.
“Kuningan saat ini angka kemiskinannya turun cukup signifikan. Mudah-mudahan langkah itu terus diperkuat,” pungkasnya.
Dengan langkah konsolidatif ini, Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah di Jawa Barat berkomitmen memperkuat pemutakhiran data sosial ekonomi nasional, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat yang merata. (ted)