Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan keberadaan lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk menstabilkan harga pangan hingga inflasi.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Kopdes/Kel Merah Putih akan beroperasi pada Maret 2026. Nantinya, seluruh aset fisik berupa gudang, gerai, hingga sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan.
Ferry menjelaskan, tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasionalisasi koperasi desa secara nasional. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025).
“Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah [untuk mengendalikan inflasi] bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).
Dia menjelaskan, Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat menjadi lembaga ekonomi terbawah yang dapat langsung menjadi saluran distribusi program pemerintah yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial maupun subsidi ke masyarakat.
Ferry menambahkan, Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker dari hasil produksi masyarakat baik dari sektor perkebunan, pertanian, hingga kerajinan. Dalam hal ini, sejumlah produk dari masyarakat dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Kopdes/Kel Merah Putih untuk nantinya dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga.
Dengan demikian, lanjut dia, Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan dan melakukan stabilisasi harga.
“[Contohnya] gabah dari petani bisa dibeli oleh koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” jelasnya.
Ferry berharap operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih secara nasional di tahun 2026 mendatang diharapkan Kopdes/Kel Merah Putih akan membantu pencapaian target pemerintah, yaitu pertumbuhan ekonomi 8% dan swasembada pangan nasional.
Menurutnya, dengan mandiri dari sisi pangan dan energi, maka Indonesia dapat menekan impor produk-produk yang menjadi kebutuhan hidup rakyat Indonesia.
“Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya,” ucapnya.
Adapun hingga Oktober 2025, Kemenkop mencatat sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota.
Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SimKopdes) dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.