Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga stabilitas harga hingga jelang panen raya pada periode Maret-Mei 2025.
Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok CBP yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton.
“Insyaallah sangat aman untuk jaga harga dan pasokan sampai nanti masuk panen raya sekitar Maret-Mei 2025,” kata Maino kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).
Merujuk neraca akhir tahun 2024, Maino menuturkan bahwa stok beras nasional diestimasikan sekitar 8 juta ton. Ini, kata dia, termasuk yang ada di masyarakat seperti penggilingan, pedagang, rumah tangga, hingga horeka.
Selain itu, produksi beras nasional pada 2025 diestimasikan sekitar 32 juta ton, sementara kebutuhan beras nasional sekitar 30,7 juta ton.
Kendati begitu, Maino tidak dapat berkomentar lebih jauh mengenai produksi beras mengingat hal tersebut sudah masuk ranah Kementerian Pertanian (Kementan).
Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.
Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai pada 2027.
“Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).
Selain beras, pemerintah juga berencana untuk menyetop impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.
“Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” ujarnya.
Dia menuturkan, selama ini sektor pertanian secara nasional dalam perkembangannya cukup tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto melalui program prioritasnya dan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.
“Semua harus satu tim kompak, dan kolaboratif sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan,” pungkasnya.
