Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Menko Zulhas memastikan bantuan beras tetap dilanjutkan untuk periode Januari-Februari 2025. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut Rp 6 triliun, baik untuk bantuan beras maupun program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Total (anggaran) lebih kurang dua (program) itu hampir Rp 6 triliun. Diambil dari BUN (bendahara umum negara),” ujarnya di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Zulhas mengatakan bantuan beras akan disalurkan sebanyak 160.000 ton per bulan kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut, kata dia, sudah diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah ratas dipimpin pak presiden langsung. Sudah diputuskan akan ada bantuan pangan nanti untuk 16 juta orang sebanyak 160.000 ton pada Januari, 160.000 ton pada Februari,” ungkap dia.
Begitu juga dengan program beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), akan disalurkan masing-masing 150.000 ton pada Januari dan 150.000 ton pada Februari. Zulhas menjelaskan, bantuan beras tetap dilanjutkan karena produksi beras pada Januari-Februari tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita melihat produksi beras pada 2021, 2022, 2023, lalu kita bandingkan dengan 2024. Januari itu kita ada sortage. Produksi kita Januari kira-kira di bawah 1,5 juta ton, kebutuhannya 2,6. Ya, pada Februari itu di bawah 2 juta ton, kebutuhan tetap 2,6 juta ton,” jelas dia.
Sementara itu, Zulhas menambahkan, pada Maret-April ada panen raya sehingga Bulog harus siap-siap membeli gabah dari petani. Pada panen raya itu produksinya diprediksi mencapai 3 juta ton lebih.
“Pada Mei itu Bulog harus membeli kira-kira hampir 2 juta ton gabah petani,” pungkasnya terkait bantuan beras.
