Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah Nasional 31 Januari 2025

Menko PMK: Pencegahan Bencana Harus Diarusutamakan dalam Kebijakan Daerah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya pengarusutamaan
pencegahan bencana
dalam
kebijakan daerah
sebagai langkah untuk melindungi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan
Bencana
di Kota Pontianak, yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Kamis (30/1/2025).
Pratikno mengatakan, langkah ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi risiko
bencana
di masa depan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah agar masyarakat dapat diselamatkan dengan cepat saat bencana terjadi, serta untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
“Pencegahan harus diarusutamakan dalam kebijakan daerah, baik melalui reboisasi, pengendalian sedimentasi, maupun pengelolaan sampah,” kata Pratikno.
“Ini bukan sekadar pembangunan, tapi tentang menyelamatkan masyarakat,” ujar dia.
Pratikno menekankan pentingnya pendataan infrastruktur yang diperlukan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan langkah prioritas agar daerah lebih siap menghadapi potensi bencana.
Di sisi lain, Pratikno mengapresiasi berbagai pihak yang telah bertindak cepat dalam menyelamatkan masyarakat, sehingga dapat meringankan beban dalam situasi tanggap darurat.
Dia menyatakan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan mitigasi bencana.
“Kita harus solid. BNPB, kementerian teknis, pemerintah daerah, serta Forkopimda harus bergerak bersama. Kalau ini berjalan dengan baik, masyarakat akan lebih terlindungi,” ujar dia.
Sebagai bagian dari upaya penanganan dan penanggulangan bencana, pada kesempatan ini, pemerintah juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang telah menetapkan Status Tanggap Darurat.
Bantuan tersebut mencakup kebutuhan makanan, logistik, peralatan darurat, serta dana stimulan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson, Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Sorni Paskah Daeli, serta jajaran Forkopimda dan BPBD se-Kalimantan Barat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.