Paris, Beritasatu.com – Dalam rangka OECD Ministerial Council Meeting di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan bilateral dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang Fujii Hisayuki, Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menegaskan kembali hubungan strategis yang kokoh antara kedua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan.
Salah satu topik utama dalam pertemuan ini adalah dukungan Jepang terhadap proses Indonesia dalam bergabung sebagai anggota penuh OECD. Indonesia telah menyampaikan Initial Memorandum dalam waktu kurang dari satu tahun setelah menerima Accession Roadmap, dan menargetkan penyelesaian proses aksesi dalam waktu tiga tahun. Jepang juga memberikan dukungan melalui lokakarya dan studi mengenai OECD Anti-Bribery Convention, yang menjadi instrumen penting dalam mendorong reformasi tata kelola dan penguatan sistem hukum di Indonesia.
“Proses aksesi Indonesia ke OECD bukan hanya tentang integrasi ekonomi, tetapi juga tentang memperkuat komitmen kami dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Menko Airlangga.
Di bidang ekonomi, tercatat total nilai perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang mencapai US$ 35,67 miliar pada tahun 2024, melampaui tingkat sebelum pandemi. Neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang mencatat surplus sebesar US$ 5,74 miliar. Jepang juga merupakan investor asing terbesar keenam di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 3,46 miliar, tersebar di lebih dari 12.800 proyek di sektor strategis seperti transportasi, mesin, elektronik, dan industri kimia.
Menko Airlangga juga menambahkan bahwa kerja sama dengan Jepang di sektor investasi menunjukkan bahwa kedua negara sangat berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memperkuat perekonomian nasional Indonesia. Terkait kebijakan perdagangan global, Indonesia menyampaikan ketertarikan atas pendekatan Jepang dalam menghadapi kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Pendekatan Jepang yang berbasis pada comprehensive package dianggap sejalan dengan strategi Indonesia dalam menjajaki pembicaraan perdagangan bilateral dengan AS, termasuk isu tarif dan hambatan non-tarif. Indonesia juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam menjaga ketahanan rantai pasok (supply chain resilience) di kawasan Asia-Pasifik.
“Penting bagi Indonesia dan Jepang untuk terus mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan tarif dan menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia-Pasifik,” jelas Menko Airlangga.
Kerja sama di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC) semakin menguat, dengan sejumlah proyek penting seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muara Laboh yang sudah memasuki tahap konstruksi. Pemerintah Indonesia dan Jepang membentuk joint task force untuk mengatasi hambatan pelaksanaan proyek.
Selanjutnya, Menko Airlangga mengakhiri pertemuan dengan optimisme bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Jepang tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi stabilitas dan kemajuan kawasan Asia Pasifik.
Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Priyo Pambudi, Duta Besar Republik Indonesia di Paris Mohamad Oemar, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.