Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyadari bahwa APBN terbatas untuk membiayai program pembangunan tiga juta rumah dalam satu tahun. Karena itu, kata AHY, pemerintah akan mencari alternatif pembiayaan di luar APBN, seperti investasi atau kerja sama dengan pihak swasta.
“Penganggaran juga demikian, kita harus menyadari bahwa APBN itu selalu terbatas, sedangkan harus dibagi kue itu kepada semua sektor sehingga kita juga harus membaca peluang untuk mendapatkan sumber-sumber anggaran pembangunan (rumah) lainnya termasuk dari investasi,” ujar AHY seusai menjadi keynote speaker dalam acara rapat koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum di Auditorium Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).
AHY mengakui sudah mendengarkan pemaparan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal langkah-langkah mewujudkan pembangunan tiga juta rumah dalam setahun. Selain persoalan anggaran, kata AHY, pihaknya juga menekankan pentingnya lahan yang layak dan tak bermasalah untuk membangun tiga juta rumah.
Menurut dia, Kementerian PKP nantinya akan berkordinasi secara intens dengan Kementerian ATR/BPN soal lahan dan tata ruang sehingga tidak menciptakan masalah di kemudian hari.
“Kita ingin menginventarisasi, tetapi juga mengecek ke lapangan. Ada tanah-tanah yang terkategori terlantar yang bisa saja siap untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan rakyat. Namun, sekali lagi harus dipastikan peruntukannya dan kelayakannya. Belum lagi, sumber-sumber tanah lainnya yang juga sedang dihitung dan dipelajari,” jelas AHY.
AHY menegaskan, semangat di balik program bangun tiga juta rumah dalam setahun sangat positif, yakni memastikan belasan juta kepala keluarga memiliki rumah layak dan pantas dihuni. Program tersebut juga untuk mengatasi masalah backlog rumah atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat.
“Yang jelas semangat dari pembangunan rumah ini bagaimana belasan juta kepala keluarga masih perlu memiliki rumah, artinya ada backlog dalam urusan perumahan di kota maupun di desa, termasuk ada jutaan juga yang kondisi rumahnya tidak layak sehingga di sinilah dorongan Bapak Presiden Prabowo untuk menyegerakan pembangunan jutaan rumah tersebut di berbagai wilayah,” tutur AHY.
AHY memastikan pemerintah khususnya Kementerian PKP akan mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan program tiga juta rumah tersebut. Dia juga memastikan rumah-rumah yang dibangun tidak asal-asalan, tetapi rumah yang konstruksinya kuat dan layak untuk dihuni.
“Harapannya jika rumah dibangun ada prosesnya, ada tahapannya. Kita juga tidak ingin grasa-grusu, tidak buru-buru, membangun sesuatu tidak boleh asal-asalan. Jangan sampai konstruksinya tidak tahan lama, apalagi di hadapkan dengan bencana dan angin, harus diantisipasi,” pungkas AHY.
