Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memastikan seluruh rumah sakit yang terdampak banjir di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh kini telah kembali beroperasi dan melayani masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, sebanyak 41 rumah sakit sempat tidak berfungsi akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025. Namun saat ini, seluruh rumah sakit tersebut sudah kembali beroperasi.
“Alhamdulillah, sekarang 100% rumah sakit sudah mulai beroperasi kembali,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Budi menjelaskan, operasional rumah sakit di wilayah terdampak dilakukan secara bertahap. Layanan yang dibuka lebih dahulu adalah instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang operasi, sebelum akhirnya kembali memberikan pelayanan secara penuh.
Salah satu rumah sakit yang sempat menjadi perhatian adalah Rumah Sakit Tanjungpura di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Rumah sakit tersebut terdampak banjir cukup parah, tetapi kini sudah kembali melayani pasien.
“Kemarin banjir, hari ini sudah beroperasi. Memang masih terbatas di IGD dan operasi, tetapi akan terus kami tingkatkan sampai layanan penuh bisa berjalan,” kata Budi.
Pemulihan rumah sakit menjadi prioritas utama Kementerian Kesehatan agar layanan kesehatan rujukan tetap berjalan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Setelah seluruh rumah sakit kembali berfungsi, fokus pemulihan selanjutnya diarahkan ke layanan kesehatan tingkat pertama, yakni puskesmas. Dari hampir 1.000 puskesmas di wilayah terdampak, sekitar 500 di antaranya sempat mengalami gangguan operasional.
Hingga saat ini, sebanyak 414 puskesmas telah kembali beroperasi. Sementara sisanya belum dapat difungsikan karena mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang hanyut dan hilang akibat bencana.
“Setelah rumah sakit selesai, kita masuk ke tahap kedua, yaitu puskesmas. Target kami, dalam dua minggu ke depan puskesmas yang belum beroperasi ini bisa segera difungsikan,” jelas Budi.
Keberadaan puskesmas dinilai sangat penting untuk melayani kesehatan masyarakat, baik di permukiman maupun sekitar 800.000 pengungsi yang tersebar di berbagai posko. Menkes pun meminta dukungan semua pihak agar percepatan pemulihan layanan kesehatan pascabencana dapat berjalan optimal dan merata.