Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat baru saja mengirimkan bantuan dalam jumlah besar untuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara sampai dengan Sumatera Barat.
Bencana alam yang dipengaruhi oleh siklon tropis senyar itu memicu banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan upaya tanggap darurat dengan mengirimkan bantuan logistik, berupa tenda pengungsian, makanan serta kebutuhan sehari-hari.
“Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskab [Sekretaris Kabinet], alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik. Itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien,” terangnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga bergerak ke beberapa titik lokasi yang terdampak longsor untuk perbaikan jalan.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memerinci lebih lanjut beberapa bantuan yang dikirim pagi ini dari Halim Perdanakusuma. Contohnya, sesuai kebutuhan pemerintah mengirimkan 150 tenda, 64 perahu karet, genset serta 100 alat komunikasi guna memperbaiki sinyal yang terdampak.
Selanjutnya, pemerintah turut mengirimkan bahan makanan siap saji, obat-obatan, serta tim medis dari TNI maupun Kementerian Kesehatan. Teddy menyampaikan bahwa pengiriman bantuan ini bukan pertama kalinya yang diinstruksikan oleh Presiden. Dia mengeklaim Kepala Negara sudah memerintahkan penanggulangan bencana sejak 25 November 2025.
“Jadi ini bukan yang pertama. Sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” terang Teddy.
Berapa Kesiapan Anggaran Pemerintah?
Adapun anggaran terkait dengan kebencanaan yang disiapkan di dalam APBN tersebar di anggaran kementerian/lembaga (K/L), non-K/L, maupun dana-dana lainnya termasuk dana penanggulangan bencana alam.
Apabila berdasarkan belanja K/L, instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dikutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, anggaran BNPB sejak 2021-2025 menurun.
Pada 2021, saat masih terjadi pandemi, BNPB memiliki anggaran berdasarkan LKPP 2021 sebesar Rp7,1 triliun. Hal ini disebabkan oleh BNPB yang leading dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Mulai 2022, anggarannya turun drastis ke Rp5 triliun, kemudian naik lagi ke Rp5,4 triliun pada 2023.
Pada 2024, anggaran BNPB turun semakin drastis ke Rp4,9 triliun. Outlook APBN 2025 anggaran BNPB yakni Rp2 triliun, dan pada 2026 dianggarkan hanya Rp491 triliun.
Namun demikian, anggaran penanggulangan bencana oleh BNPB juga masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Pada 2025, outlook anggaran perlinsos yakni Rp465,1 triliun, dan dianggarkan Rp508,2 triliun pada APBN 2026.
Selain anggaran yang disiapkan tahunan dalam APBN, pemerintah turut menyiapkan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana. Rata-rata realisasi dana cadangan tersebut dalam periode 2014-2024 sekitar Rp4,2 triliun per tahun.
Penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN), serta dapat digunakan saat kejadian tanggap darurat atau on-call. Alokasi dana itu juga bisa digunakan pada tahap rehabilitasi serta konstruksi melalui pemberian hibah dari pusat ke daerah.
Selama 2021-2025, dana cadangan penanggulangan bencana alam dialokasikan Rp5 triliun. Realisasinya fluktuatif, dengan tingkat realisasi tertinggi pada 2024 yaitu 106,6% atau Rp5,33 triliun. Kemudian, outlook sampai dengan Juni 2025 yaitu Rp950 miliar.
Di sisi lain, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2025.
Adapun alokasi anggaran kebencanaan ini masih kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan program prioritas pemerintah 2025. Pagu tahun ini disiapkan yakni Rp929 triliun, dengan realisasi sampai dengan akhir Oktober 2025 yaitu Rp611,7 triliun.
Pagu terbesar yakni untuk subsidi atau kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun, subsidi nonenergi (pupuk hingga KUR) Rp104,5 triliun serta Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun. Tahun depan, khususnya MBG yang merupakan prioritas pemerintahan Prabowo mencapai melonjak ke Rp335 triliun.
Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menyampaikan bahwa anggaran Rp335 triliun terbagi ke fungsi anggaran pendidikan sampai dengan fungsi ekonomi.
“Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun,” terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).