Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta. Sementara, masing-masing dewan penasihat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta.
Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan.
Anggota bidang menerima Rp20 juta. Level staf kesekretariatan bidang mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulan.
Rocky Gerung menilai penunjukan dan penempatan kader partai dalam jumlah besar di satu kementerian menimbulkan pertanyaan besar terkait tujuannya.
Satu-satunya alasan logis dari kebijakan ini, tutur Rocky, adalah kepentingan politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
“Satu-satunya keterangan adalah untuk mencuri, mencuri informasi, membangun jaringan. Itu sudah koruptif sejak dalam pikiran,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat (7/3/2025).
Akademisi Universitas Indonesia ini menilai banyaknya kader PSI yang masuk ke dalam struktur kementerian yang mengelola sumber daya besar, seperti hutan dan kekayaan alam, berpotensi melanggengkan praktik nepotisme.
“Cara menjalankannya betul-betul dinastikal, itu bahkan bisa disebut nepotisme, karena dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya ada bisnis besar di situ soal hutan dan sumber daya dalamnya,” kata Rocky.
Selain itu, Rocky juga menyinggung fantastis tim yang mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan. Rocky menilai kebijakan ini bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan pengeluaran negara.
/data/photo/2025/03/14/67d416a394995.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Mengapa Pemerintah Mau Cabut Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi?")
