Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah akan mengubah skema penyaluran minyak goreng subsidi, Minyakita, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan.
Budi menjelaskan melalui skema baru itu, setidaknya 35% dari total penyaluran MinyaKita akan ditangani oleh BUMN sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Dia menuturkan, proses revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mendasari perubahan ini telah memasuki tahap final.
“Penyaluran minyak goreng nanti minimal 35% disalurkan oleh BUMN Pangan, yaitu dalam hal ini Bulog dan ID Food. Kemarin sudah harmonisasi (revisi permendag) dan nanti akan dilanjutkan hari Kamis,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Budi menuturkan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stok dan stabilitas harga selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Budi berharap perubahan regulasi dapat memperbaiki distribusi minyak goreng bersubsidi hingga ke tangan masyarakat.
“Setelah selesai harmonisasi, Permendag sudah dapat kami tangani, sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan pemerintah juga aktif memantau harga berbagai kebutuhan pokok menjelang Nataru. Budi menyebut hingga saat ini kondisi pasar relatif terkendali.
Budi menegaskan belum terlihat lonjakan harga komoditas pangan di pasaran. Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasa terhadap pasokan Dan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama periode libur akhir tahun ini
“Minggu depan kita akan lakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok, dan kami sampaikan bahwa harga kebutuhan pokok saat ini relatif terkendali dengan baik,” tuturnya.