JABAR EKSPRES – Tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak ramah terhadap disabilitas masih kerap dirasakan para pemilik suara berkebutuhan khusus. Mulai dari lokasi yang tidak kompetibel hingga pemenuhan hak yang belum juga terpenuhi. Kedua hal tersebut seringkali dialami mereka.
Berkaca pada pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, hak-hak para penyandang disabilitas saat hendak melakukan pencoblosan masih belum maksimal dipenuhi pemangku kebijakan. Seperti yang diutarakan Pegiat Isu Kelompok Disabilitas, Djumono. Menurutnya masalah pemenuhan hak=hak itu tiap tahun terus berulang.
“Memang kelompok disabilitas jadi prioritas, tapi tetap untuk aksesibilitas masih kurang. Seperti ada undakan, terus tempat pencoblosan ruangannya sempit, sehingga kurang nyaman buat kami penyandang disabilitas walaupun diprioritaskan dipanggil lebih awal,” ungkap Djumono saat ditemui Jabar Ekspres di Kantor NPCI Kota Bandung, awal November lalu.
Djumono yang memiliki keterbatasan fisik yang menggunakan kursi roda itu, mengaku membutuhkan bantuan orang lain saat melewati ‘jalan terjal’ untuk ikut merayakan pesta demokrasi. “Karena ada undakan, tidak bisa secara mandiri untuk pencoblosan. Seperti saya juga, lalu ketersediaan bilik suara kurang space dan tidak memadai,” sambungnya.
Selain kondisi TPS, dirinya juga menyinggung soal kebutuhan lain saat pelaksanaan mencoblos bagi para penyandang disabilitas. Djumono memberi contoh, seperti masalah yang sempat dialami kawan-kawan tunanetra.
Tidak jarang, lanjutnya, pemenuhan hak atas alat bantu memilih secara langsung yang bebas serta kerahasiaan yang terjamin, dirasa masih sulit didapatkan mereka. Menurutnya lantaran mereka masih perlu ditemani para pendamping.
“Hal tersebut belum juga diberi ke temen tunanetra. Dimana TPS juga kadang tidak memberi template memilih (surat suara braille),” lanjut Djumono.
“Rahasia bisa terjamin asas jujurnya harus sama bisa dirasakan penyandang tunanetra. Artinya setelah pemilu kemarin, sekarang pilkada harusnya ada peningkatan dalam pelaksanaan,” cetusnya.
Terhambat Lambatnya Sosialisasi
Djumono yang aktif pula sebagai Sekretaris NPCI Kota Bandung itu, mengkritik lambatnya sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kepada penyandang disabilitas.
Menurutnya, meskipun ada lebih dari 120 ribu penyandang disabilitas di Jawa Barat yang tercatat memiliki hak pilih dalam Pilkada kali ini, sosialisasi yang seharusnya menjangkau kelompok tersebut masih minim.
