Indonesia, melalui dua forum ini, menegaskan bahwa negara tidak bisa hanya fokus pada ketimpangan internal. Indonesia juga dapat menjadi solusi atas jurang demografi regional.
Jakarta (ANTARA) – Dalam waktu singkat di akhir Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto akan berpindah dari arena solidaritas regional di KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur (26-28 Oktober), ke forum teknologi dan ekonomi masa depan di KTT APEC di Korea Selatan (31 Oktober-1 November).
Dua panggung diplomasi ini, yang rencananya dihadiri pemimpin dunia seperti Presiden AS Donald Trump dan PM China Li Qiang di ASEAN, merupakan cerminan nyata dari jurang demografi yang kini menganga di kawasan Asia-Pasifik.
Di satu sisi, Asia Timur menghadapi krisis populasi yang menua dan kekurangan tenaga kerja; di sisi lain, Asia Tenggara, khususnya Indonesia, harus mengkonversi bonus demografi besar-besaran menjadi aset riil.
Tantangan Indonesia bukan hanya soal pertumbuhan penduduk yang terkendali, melainkan bagaimana negara ini menghadapi ketidakseimbangan demografi regional.
Negara-negara maju di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea, membutuhkan suplai tenaga kerja untuk menopang ekonominya yang terbebani populasi lansia.
Sementara itu, Indonesia memiliki jutaan penduduk usia produktif yang, tanpa strategi cerdik, dapat berubah menjadi bencana pengangguran massal, diperparah oleh otomatisasi yang dibawa oleh AI.
Di sinilah terletak tantangan dan peluang ganda Indonesia: mengatasi masalah ketimpangan internal sambil menawarkan solusi bagi ketimpangan demografi regional.
Inilah mengapa agenda ganda Prabowo sebaiknya dilihat sebagai sebuah strategi dua kaki untuk menavigasi ketidakseimbangan demografi Asia.
Indonesia memperkuat fondasi regional agar negara dapat merangkul semua anggotanya, sekaligus Indonesia patut merancang masa depan pekerjaan agar bonus demografi bangsa terintegrasi, bukan tereliminasi, oleh laju teknologi global.
Inklusi jadi kunci
KTT ASEAN di Kuala Lumpur mengusung tema penting: “Inklusivitas dan Keberlanjutan,” yang sesungguhnya adalah cetak biru untuk mengatasi risiko demografi di tingkat regional.
Bagi Indonesia, tema ini perlu konkret menjamin bonus demografi tidak membebani, melainkan menjadi kekuatan pendorong di ASEAN.
Inklusivitas berarti memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di ibu kota atau negara-negara maju, tetapi juga merangkul pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat di perbatasan, di mana mayoritas tenaga kerja muda berada.
Prabowo perlu menyoroti perlunya pemerataan hasil pembangunan agar seluruh wilayah, termasuk Timor Leste yang baru diresmikan, dapat menciptakan lapangan kerja yang layak bagi angkatan kerja muda.
Jika pembangunan hanya terpusat, maka ketimpangan ekonomi dan sosial akan menciptakan laju urbanisasi tak terkendali yang sulit dibendung, membuat bonus demografi menjadi bom waktu sosial di kota-kota besar.
Sementara itu, Keberlanjutan menjamin investasi jangka panjang pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dengan kualitas tinggi dan ramah lingkungan, seperti transisi energi yang adil dan pembangunan ekonomi hijau.
Fokus pada ketahanan pangan dan ekonomi biru bangsa juga krusial untuk membuka lapangan kerja baru di sektor maritim dan pertanian presisi yang sejalan dengan Visi ASEAN 2045, tujuannya menjamin kemakmuran jangka panjang bagi generasi muda.
Kepemimpinan nasional perlu memastikan stabilitas internal kawasan agar fokus pada pembangunan demografi ini tidak terganggu isu eksternal.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.