Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Center of Reform on Economic (Core) Indonesia meminta pemerintah terukur dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG).
Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan penerima manfaat program ini harus kelas menengah ke bawah atau penerima yang paling membutuhkan, sehingga menciptakan multiplier effect yang lebih luas.
“Pemerintah sebaiknya fokuskan ke yang betul membutuhkan bukan hanya sekadar untuk memenuhi janji politik semata, APBN ini sifatnya kan redistributif, jadi seharusnya digunakan untuk sebaik-baiknya,” kata Meliza kepada Bisnis, Rabu (8/1/2024).
Perlu diketahui, program MBG —program prioritas Presiden Prabowo Subianto— memakan anggaran senilai Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Eliza mengatakan bahwa evaluasi program MBG yang rutin ini untuk mengidentifikasi setiap porsi penerima manfaat.
“Evaluasi program [MBG] seharusnya per hari itu ada laporan, misalkan apakah ada riwayat alergi dari anak, atau ada menu-menu yang tidak habis atau tidak suka,” kata Eliza.
Menurut Eliza, penting juga diberikan kode pada setiap nampan MBG, serta mengidentifikasi jumlah porsi makanan sehingga mengurangi food waste dari program ini.
Selain itu, Eliza menilai setiap sekolah juga perlu memberikan fasilitas pengolahan sampah untuk dijadikan kompos atau pupuk organik, sehingga program MBG tidak menimbulkan persoalan baru terkait sampah.
Di samping itu, lanjut dia, model dapur MBG yang digunakan juga harus disesuaikan dengan setiap daerah, termasuk melibatkan para pelaku UMKM.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa evaluasi program makan bergizi gratis rutin dilakukan.
“Evaluasi dilakukan rutin bagian dari perbaikan berkelanjutan,” kata Dadan kepada Bisnis.
Di hari pertama penyelenggaraan program MBG, tepatnya Senin (6/1/2025), BGN mencatat sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.
Dadan menjelaskan bahwa penerima MBG juga bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Secara bertahap, Dadan menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG akan terus bertambah, yakni sampai 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk minimal 3 juta penerima manfaat sampai April 2025.
“[Target sampai akhir 2025] 15-17 juta penerima manfaat,” jelasnya.
