JABAR EKSPRES – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor melakukan konsolidasi serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan.
Hal itu dilakukan dalam momentum buka puasa bersama kader dari berbagai tingkatan, baik struktur maupun non-struktur, mulai dari DPC hingga ranting dan alim ulama di kantor DPC PPP Kota Bogor pada Sabtu (22/3).
“Ini agenda rutin, sambil bersilaturahmi, kita juga melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan PPP Kota Bogor selama ini serta menyusun langkah-langkah ke depan. Selain itu, ini juga menjadi momentum konsolidasi seluruh kader PPP Kota Bogor,” kata Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqien (ZM).
BACA JUGA: Pemkab Bogor Upayakan Penghijauan di Kawasan Puncak, Sekda: Ini Ide Pak Bupati
Terkait evaluasi, ZM menyebut bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama pengurus harian DPC dan Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kota Bogor.
Menurutnya, salah satu agenda besar yang akan dihadapi PPP dalam waktu dekat adalah Muktamar yang rencananya akan digelar pada Agustus atau September 2025.
“Setelah Muktamar, kami akan melakukan konsolidasi menyeluruh karena kemungkinan akan ada kepemimpinan baru di tingkat nasional. DPC PPP Kota Bogor tentu akan mengikuti arahan dari pimpinan pusat yang baru nanti,” terang dia.
ZM juga menyoroti berkurangnya kursi PPP di DPRD Kota Bogor pada Pemilu 2024. Ia menilai, hal itu tidak terlepas dari isu nasional, di mana PPP tidak berhasil lolos ke parlemen. Kursi PPP di DPRD Kota Bogor turun dari 5 menjadi 3 kursi.
BACA JUGA: Pokwan DPRD dan PFI Bogor Gelar Buka Bersama Santri Tunanetra Yayasan Nurul Qolbi
“Ini menjadi bahan intropeksi bagi kami. Mengapa perolehan kursi PPP di Kota Bogor berkurang? Ini yang akan kami evaluasi bersama DPC dan seluruh kader PPP Kota Bogor untuk menentukan langkah-langkah perbaikan,” ucapnya.
Untuk itu dirinya menegaskan bahwa pentingnya peran alim ulama dalam perjalanan politik PPP terutama di Kota Bogor.
“Momentum Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk meminta nasihat dari para ulama. Sesuai arahan dari pimpinan provinsi, PPP tidak boleh meninggalkan alim ulama,” tegasnya
