Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/11/2024).
Pertemuan itu membicarakan sejumlah hal mulai dari pencegahan korupsi hingga Program 3 Juta Rumah.
Maruarar dan Fahri bertemu dengan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sore ini. Setidaknya tiga hal yang dibicarakan oleh Kementerian PKP dan KPK pada pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu.
Pertama, Maruarar meminta KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementeriannya. Dia menyebut KPK langsung mengabulkan permintaannya itu.
“Kedua, kami meminta personalia untuk menjadi Inspektorat Khusus di kami, dan itu sudah disetujui. Juga di beberapa bidang yang strategis di kementerian kami,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Ketiga, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan KPK terkait dengan aset-aset tanah rampasan hasil tindak pidana korupsi. Aset tanah yang kini menjadi milik negara itu ingin dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah,” kata Politisi Partai Gerindra itu.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan lembaganya siap untuk mendukung pemberantasan korupsi dan bersinergi dalam pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan.
“Kami dari jajaran KPK mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak Menteri [Perumahan, red], jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat,” ujar Johanis.
Sebelumnya, Maruarar sudah lebih dulu menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk berkoordinasi terkait dengan target 3 Juta Rumah Prabowo. Pemerintah juga berharap agar aset tanah rampasan hasil korupsi yang ditangani Kejagung bisa dimanfaatkan untuk lahan perumahan rakyat.
