Jakarta –
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Sulawesi Tenggara menjadi forum strategis untuk melahirkan ide dan gagasan politik dalam membantu pemerintah mempercepat kesejahteraan umat dan rakyat.
Mardiono mengatakan Muswil bukan sekadar penyusunan struktur kepengurusan, tetapi juga harus dimaknai sebagai ruang diskusi dan dialog untuk merespons persoalan nyata di tengah masyarakat.
“Di dalam musyawarah wilayah ini, yang paling utama adalah bagaimana kita saling bermusyawarah untuk melahirkan sebuah ide dan gagasan bagaimana kita bisa membantu pemerintah sebagai insan politik tentu pada porsinya, yaitu untuk bisa mempercepat kesejahteraan umat, mempercepat kesejahteraan rakyat,” kata Mardiono, dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026).
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini menyebut Indonesia membutuhkan lompatan besar dalam berbagai sektor. Karena itu, partai politik harus mengambil peran strategis melalui rumusan gagasan yang mampu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata pemerintah.
“Negeri ini butuh lompatan-lompatan besar, butuh perubahan-perubahan besar. Oleh karena itu insan politik seperti PPP dalam musyawarah wilayah harus berdiskusi dan berdialog apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
Mardiono juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal partai. Ia menegaskan PPP wajib mendukung program pemerintah yang berpihak pada kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat.
“Kita harus solid dulu. Semua program-program pemerintah yang berorientasi kepada kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat wajib hukumnya kita dukung,” tegasnya.
Foto: Dok. PPP
“Termasuk pemberantasan korupsi, kita harus ikut hadir untuk mendorong pemerintah terus berperan serta, termasuk aparat-aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Muswil DPW PPP Sulawesi Tenggara dihadiri seluruh DPC PPP se-Sultra dan digelar sesuai amanat AD/ART partai, sekaligus untuk pembentukan kepengurusan baru guna mempercepat konsolidasi organisasi menjelang Pemilu 2029.
(akn/ega)