JAKARTA – Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memenuhi panggilan jaksa khusus terkait penyelidikan pemberlakuan darurat militer Korsel pada Desember 0224.
Yoon, melalui pengacaranya, memprotes tuntutan jaksa khusus untuk hadir dalam pemeriksaan di bawah sorotan media sebagai pelanggaran hak-haknya dan taktik untuk mempermalukannya di depan umum.
Pengacaranya mengatakan Yooon akan menanggapi penyelidikan tersebut pada Sabtu, 28 Juni, dan mengatakan yang sebenarnya. Mereka menuding penyelidikan tersebut sebagai “bermotif politik” dan “penuh dengan kepalsuan dan distorsi”.
Dilansir Reuters, Yoon tidak menjawab pertanyaan dari wartawan saat ia memasuki kantor kejaksaan khusus pada Sabtu pagi ini.
Upaya darurat militer pada Desember 2024 mengejutkan negara yang membanggakan diri sebagai negara demokrasi yang berkembang pesat, setelah mengatasi kediktatoran militer pada tahun 1980-an.
Yoon kemudian digulingkan pada April oleh Mahkamah Konstitusi yang menguatkan pemakzulannya oleh parlemen.
Jaksa khusus mengajukan surat perintah untuk menangkap Yoon karena menolak menjawab panggilan berulang kali sebelumnya, tetapi ditolak oleh pengadilan minggu ini dengan alasan Yoonmenyatakan kesediaannya untuk bekerja sama.
Jaksa khusus ditunjuk pada awal Juni dan telah meluncurkan tim yang terdiri dari lebih dari 200 jaksa dan penyidik untuk mengambil alih penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Yoon, mantan jaksa tinggi yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2022.
Yoon sudah diadili karena memimpin deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember.
Yooon ditangkap pada Januari setelah melawan pihak berwenang yang bersenjatakan surat perintah pengadilan yang mencoba menahannya, tetapi dibebaskan setelah 52 hari karena alasan teknis hukum.