Makan Bergizi Gratis (MBG): Update Terbaru Status Pelaksanaan Program dan Anggaran 2025 – Page 3

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis data terbaru mengenai jumlah korban keracunan yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data yang dikumpulkan hingga 12 Oktober 2025 menunjukkan eskalasi kasus yang mengkhawatirkan, dengan total korban keracunan mencapai angka 11.566 jiwa. Dalam periode satu minggu (6–12 Oktober 2025) saja, tercatat adanya penambahan 1.084 korban baru.

Eskalasi kasus keracunan ini menunjukkan penyebaran geografis yang semakin meluas, di mana dua provinsi baru, yakni Kalimantan Selatan (Kab. Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo), kini turut melaporkan kasus keracunan MBG. JPPI juga mencatat bahwa korban tidak hanya terbatas pada peserta didik, melainkan meluas hingga mencakup guru, balita, ibu hamil, dan anggota keluarga lain yang terpapar melalui paket MBG yang dibawa pulang. Lonjakan kasus ini dinilai sebagai bukti nyata kegagalan pengendalian mutu di lapangan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, melontarkan kritik keras terhadap pengelola program, menuding adanya kelalaian sistemik dan krisis tanggung jawab publik. Matraji mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas.

“Setiap pekan ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” ujarnya.

JPPI juga menyoroti kegagalan tata kelola BGN. “JPPI menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) gagal menjalankan prinsip dasar tata kelola: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik,” papar Ubaid.

Melihat kondisi yang terus memburuk, JPPI secara tegas merekomendasikan penghentian total sementara semua dapur MBG sampai audit independen dan aturan hukum yang jelas dapat dibentuk. Mereka menilai menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu merupakan bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan.

JPPI juga meminta pemerintah untuk memperkuat transparansi draf Peraturan Presiden terkait MBG dan membersihkan konflik kepentingan yang merajalela dalam pengelolaan dapur program.