JAKARTA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadapi kritik dari sekutu dan penentangnya atas keputusan yang merombak pembayaran ganti rugi kepada keluarga warga Palestina yang dibunuh atau dipenjarakan oleh Israel.
Pemimpin Otoritas Palestina Abbas mengeluarkan keputusan tersebut pada Senin. Abbas membatalkan sistem ganti rugi, yang sudah lama dikecam oleh para kritikus sebagai serangan yang menguntungkan Israel namun dianggap warga Palestina sebagai sumber kesejahteraan yang penting bagi keluarga tahanan.
Pengumuman mendadak tersebut tampaknya bertujuan untuk menghilangkan potensi sumber ketegangan dengan Presiden AS Donald Trump dan upaya untuk mempertahankan peran Otoritas Palestina ketika Washington memperkuat pendekatannya yang pro-Israel terhadap konflik tersebut, kata para analis Palestina.
“Tujuannya adalah untuk mencoba membuka halaman yang baik dengan Trump pada saat Trump telah sepenuhnya meninggalkan Palestina dengan menyerukan pengungsian” warga Palestina dari Gaza, kata Hani al-Masri, seorang analis politik Palestina di Ramallah dilansir Reuters, Selasa, 11 Februari.
Menghapuskan sistem pembayaran ganti rugi, yang oleh para kritikus dijuluki “bayar untuk pembunuhan”, menjadi tuntutan utama pemerintahan AS berturut-turut. Abbas telah lama menolak tekanan untuk menghentikan program tersebut.
PA sebaliknya akan memberikan dukungan kepada keluarga narapidana melalui jaringan kesejahteraan sosial, sesuai dengan kebutuhan dan bukan berdasarkan lamanya mereka dipenjara. Qadura Fares, pejabat Palestina yang bertanggung jawab atas urusan tahanan, mengatakan antara 35.000 dan 40.000 keluarga akan terkena dampaknya.
Fares, seorang anggota Gerakan Fatah pimpinan Abbas, mengatakan “bola api” telah dilemparkan ke pangkuan Abbas, menekankan sensitivitas besar dalam mengakhiri sistem yang diperkenalkan di bawah mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat pada tahun 1990an.
