Lamongan (beritajatim.com) – Gelombang protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat terus berlanjut. Kali ini, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi bertajuk “Lamongan Undercover” di depan gedung DPRD Lamongan pada Senin (24/2/2025). Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.
Mahasiswa GMNI membawa sejumlah tuntutan, antara lain pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Selain itu, mereka menuntut realisasi penuh dan transparan anggaran tunjangan kinerja dosen sebagai komitmen negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami juga menuntut realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen secara penuh dan transparan, sebagai wujud komitmen negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” kata Ketua Umum DPC GMNI Lamongan, Sandi Cahyo Triono.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Mahasiswa menginginkan kepastian efektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan nyata masyarakat. “Program makanan bergizi gratis membutuhkan dana yang besar dan dapat menghambat alokasi dana program lain yang lebih penting,” ujar Sandi.
Aksi ini mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy Wahyudi, yang berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPRD Jawa Timur dan DPR RI. “Secara keseluruhan kita sepakat karena memang poin-poin yang disampaikan tadi menjadi harapan kita sebenarnya, ada pemangkasan anggaran, ada perubahan regulasi yang sliwar-sliwer yang membuat otonomi daerah menjadi terpukul,” kata Freddy.
Setelah mendapatkan jawaban dari Ketua DPRD Lamongan, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. [fak/beq]