Surabaya (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang menolak pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan serta dwi fungsi TNI di depan Gedung DPRD Jawa Timur berujung ricuh, Senin (17/2).
Mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi memadati Jalan Indrapura sejak siang hari. Mereka melakukan orasi dan membakar alat peraga sekitar pukul 14.00 WIB sebagai bentuk protes.
Suasana mulai memanas ketika asap tebal dari pembakaran alat peraga mengepul di tengah aksi. Aparat kepolisian yang berjaga langsung merapatkan barikade dan meminta massa untuk memadamkan api. Namun, situasi semakin tegang ketika terjadi lemparan botol di sekitar lokasi aksi.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Aulia Thaariq Akbar, menegaskan bahwa mereka membawa 10 poin tuntutan yang harus dipenuhi oleh Ketua DPRD Jawa Timur.
“Kami menuntut bapak ibu DPRD Jawa Timur, terutama Ketua DPRD untuk memenuhi tuntutan kami. Tapi sayangnya Ketua DPRD tidak ada, sehingga kami bertahan sampai Ketua DPRD Jawa Timur menemui kami,” kata Thaariq, Senin (17/2/2025).
Aksi demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Timur berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, pada Senin siang.
Para mahasiswa membakar keranda bertuliskan #IndonesiaGelap #Jatim pic.twitter.com/wYPgXd0D2z
— beritajatim (@beritajatimcom) February 17, 2025
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah menolak pemangkasan anggaran pendidikan yang dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi.
“Kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di pendidikan kita, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami, biaya kuliah teman-teman dan kawan-kawan yang hendak menempuh pendidikan perguruan tinggi,” jelas Thaariq.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pemangkasan anggaran sektor kesehatan yang dinilai membahayakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Mereka juga mengecam maraknya dwi fungsi TNI di sektor-sektor jabatan sipil yang dianggap mengkhianati semangat reformasi.
“Kami juga turut menyoroti multifungsi TNI yang mulai masuk di sektor-sektor jabatan sipil, yang itu mengancam cita-cita reformasi yang dulu sudah kita perjuangkan. Dan yang seharusnya ia TNI fokus di bidang pertahanan dan keamanan,” ucapnya. [ram/beq]