JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang mencari perdana menteri kelimanya dalam waktu kurang dari dua tahun setelah partai-partai oposisi bersatu untuk menggulingkan Perdana Menteri Francois Bayrou atas rencana pengetatan anggaran yang tidak populer.
Masa jabatan Bayrou selama sembilan bulan berakhir pada Senin malam ketika ia kalah dalam mosi tidak percaya parlemen.
Dilansir Reuters, pada Selasa sore, ia mengajukan pengunduran dirinya kepada Macron, menurut situs web pemerintah.
Bayrou dan pemerintahannya akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara hingga pemerintahan baru dibentuk.
Siapa pun yang dipilih Macron untuk menggantikannya akan menghadapi tugas yang hampir mustahil, yaitu menyatukan parlemen untuk mengesahkan anggaran tahun depan.
Prancis berada di bawah tekanan untuk menurunkan defisit yang hampir dua kali lipat batas 3% Uni Eropa, dan tumpukan utang yang setara dengan 114% PDB.
Nama Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu termasuk di antara nama-nama yang beredar untuk calon perdana menteri berikutnya, dengan Macron juga berpotensi mempertimbangkan seseorang dari sayap kiri-tengah atau seorang teknokrat.
Tidak ada aturan yang mengatur siapa yang harus dipilih presiden, atau seberapa cepat, meskipun sebuah sumber pemerintah mengatakan Macron, yang telah menjabat sejak 2017, mungkin akan menunjuk perdana menteri barunya pada Selasa malam.
Jordan Bardella, presiden partai sayap kanan ekstrem National Rally (RN), adalah pilihan paling populer untuk perdana menteri Prancis berikutnya, menurut jajak pendapat RTL yang dipublikasikan pada Selasa, 9 September.
Sekitar 43% responden menginginkannya mendapatkan pekerjaan tersebut, sementara pimpinan RN, Marine Le Pen, dan Menteri Dalam Negeri yang konservatif, Bruno Retailleau, masing-masing menerima 36% tanggapan positif.
RN mendesak Macron untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan legislatif dadakan.
Jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih akan menyambut baik kedua hasil tersebut, meskipun Macron telah mengesampingkan pengunduran dirinya.
Keputusannya untuk mengadakan pemilihan dadakan tahun lalu menghasilkan parlemen yang terfragmentasi sehingga menyulitkan pemerintahan dasar.
Partai Sosialis mengatakan bahwa sekarang giliran mereka untuk mencoba.
“Kita perlu mengklaim kekuasaan,” kata ketua Partai Sosialis, Olivier Faure, kepada radio France Inter.