JABAR EKSPRES – Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri melalui jalur non prosedural terus menjadi perhatian serius. Salah satu dampak mencoloknya adalah tren peningkatan PMI yang dipekerjakan sebagai scammer online di luar negeri.
Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya pada Disnaker Jawa Barat, Halijah, mengungkapkan bahwa fenomena ini sangat memprihatinkan.
“Itulah yang sangat kami sayangkan, karena kalau mereka mempunyai skill dan pendidikannya tinggi, harus lebih berhati-hati, terutama terhadap ajakan bekerja melalui media sosial,” ujarnya pada awak media, Jumat (6/12/24).
BACA JUGA: UMP Naik 6,5 Persen, Menperin Siapkan Solusi Ini untuk Industri
Halijah menjelaskan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Imigrasi, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Disnaker, dan BP3MI untuk menangani kasus-kasus PMI non prosedural.
Salah satu upaya Satgas adalah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat agar calon PMI memilih jalur prosedural saat bekerja ke luar negeri.
“Jadi, boleh bekerja di luar negeri tetapi menempuh jalur prosedural. Yang sangat kami sayangkan yang menempuh jalur non prosedur itu ke Arab Saudi dengan bekal pendidikan rendah,” sambung Halijah.
BACA JUGA: Ingin Lahirkan Bibit-Bibit Atlet Indonesia, Menpora Minta Guru Olahraga Terus Perbaharui Materi
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendaftar melalui pemerintah setempat jika ingin bekerja di luar negeri.
Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan dan Penanganan Kasus BP3MI Jawa Barat, Neng Wefi, mencatat pada 2023 terdapat 1.103 PMI yang mereka tangani, di mana 80 persen di antaranya berangkat secara non prosedural.
Wefi menyebutkan bahwa keberangkatan ilegal ini kerap membawa dampak buruk, termasuk menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
BACA JUGA: Tanggapi Kekhawatiran Publik, PPN 12 Persen akan Dikaji Ulang
“Hingga saat ini, di Myanmar yang mengadu pada kami ada 14 orang, 10 sudah pulang. Tapi itu yang mengadukan pada kami, tetapi berdasarkan keterangan dari KBRI dan Kemlu ada 3.000 warga Indonesia yang ada di Myanmar,” ungkapnya.
Data dari World Bank mencatat bahwa sembilan juta PMI tersebar di berbagai negara penempatan, sementara data BP3MI menunjukkan hanya 4,5 juta yang tercatat resmi.
