JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah menyebutkan, jika ujian terberat pertama pada 100 hari kerja Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi adalah saat menjelang perayaan Idul Fitri 2025.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Barat itu menilai, sekira 97,6 persen penduduk di Jabar beragama Islam, dengan jumlah 49,16 juta penduduk muslim.
“Sehingga, butuh persiapan matang untuk menghadapi berbagai aspek yang berkaitan dengan momen lebaran,” katanya kepada Jabar Ekspres, Sabtu (1/3).
Maulana meminta, kepada Kang Dedi Mulyadi agar tidak melulu bicara soal pendidikan, melainkan bergeser pada urusan kesejahteraan sosial.
BACA JUGA: Pegawai Pemdaprov Ngantor Lebih Pagi, Dedi Mulyadi: Bukan Cari Sensasi
Menurutnya, momentum menjelang lebaran, urusan kesejahteraan ini sangat penting dan perlu jadi perhatian, sebab bergantung pada kebutuhan hidup.
“Jangan terus koar-koar di medsos soal pendidikan. Soalnya para jompo tidak tersentuh isu tersebut,” ujarnya.
Oleh karenanya, Maulana menyarankan agar Dedi Mulyadi dapat mulai memetakan persoalan-persoalan lain yang memang perlu diprioritaskan.
“Pertama, banyak infrastruktur di Jawa Barat yang belum siap menghadapi peningkatan volume kendaraan selama arus mudik,” bebernya.
BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Perjuangkan Nasib Siswa yang Gagal Ikuti SNBP Akibat Kelalaian Sekolah
Maulana mengingatkan kepada pemerintah, perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan serta fasilitas pendukung lainnya, untuk memastikan kelancaran dan keselamatan para pemudik.
“Kedua, pentingnya peningkatan keamanan dan kewaspadaan dari aparat serta masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan,” imbuhnya.
Menjelang lebaran, ucap Maulana kebutuhan masyarakat cenderung meningkat, yang dapat memicu peningkatan tindak kejahatan, seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
“Ketiga, pemerintah harus memastikan saat lebaran jangan sampai ada masyarakat Jawa Barat kelaparan. Karena menurutnya, seburuk-buruknya musik adalah dentingan alat makan ketika tetangganya kelaparan,” ucapnya.
BACA JUGA: Gebrakan Dedi Mulyadi, Ubah Mercedes Benz Sprinter dari Kendaraan Dinas jadi Mobil Ambulans
Maka dari itu, Maulana menyampaikan, pemerintah harus berpihak kepada para pekerja dan faqir miskin agar menerima haknya dengan baik.
“Yaitu hak pekerja menerima gaji, hak guru mendapatkan honorarium, dan hak faqir miskin menerima zakat dari para aghniya serta santunan dari pemerintah,” pungkasnya. (Bas)
