Langkah Prabowo Hilangkan Tantiem BUMN Rp40 Miliar agar Hemat Rp18 Triliun Nasional 16 Agustus 2025

Langkah Prabowo Hilangkan Tantiem BUMN Rp40 Miliar agar Hemat Rp18 Triliun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem atau bonus untuk bos-bos BUMN yang bisa mencapai Rp40 miliar per tahun untuk tiap pejabat agar negara hemat Rp18 triliun.
Perintah itu diungkapkan Prabowo di mimbar pidato kenegaraan di Nota Keuangan RUU APBN 2026 yang dia sampaikan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2025) lalu.
“Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo disambut sorakan para wakil rakyat.
Adapun tantiem merupakan insentif yang diberikan sebuah perusahaan kepada direksi dan komisaris sebagai penghargaan, saat perusahaan memperoleh laba.
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, negara bisa hemat hingga Rp 17 triliun atau Rp 18 triliun dari pemangkasan tantiem atau bonus untuk komisaris perusahaan BUMN.
“Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco, di Gedung DPR.
“Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah Presiden Prabowo untuk menghapus tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN.
Menurut Puan, anggaran yang dialokasikan untuk tantiem sebaiknya dikembalikan kepada negara agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya bagi rakyat.
“Jadi, hal itu yang menurut kami ya ada baiknya kalau keuntungan tersebut yang tadi disampaikan oleh Presiden untung betulan (bukan akal-akalan), bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Puan, di Kompleks Parlemen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.