JAKARTA – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Malaysia memuncak. Sejumlah kader menuntut sanksi tegas terhadap Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Malaysia Zainul Arifin, yang dinilai telah bertindak di luar kewenangan.
Kader senior PPP Malaysia, Aswal Ludin Bin Arwah menyatakan bahwa langkah sepihak Zainul bukan hanya pelanggaran terhadap AD/ART, tetapi juga mencederai proses islah yang telah ditegaskan oleh DPP PPP melalui SK Kemenkum Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025, tanggal 6 Oktober 2025.
“Sudah jelas PPP dalam posisi islah dan satu komando. Tapi ada saja oknum yang masih berulah, bertindak di luar aturan, dan mempermalukan nama baik partai di hadapan kader serta simpatisan di Malaysia,” tegas Aswal kepada media, Selasa (11/11/2025).
Aswal menilai Zainul turut menjadi bagian dari perusak PPP, khususnya di Malaysia. Pada saat itu, Zainul mengganti Ketua DPLN Malaysia periode 2018-2023 Dato Mail Saleh, saat Romy menjabat Ketua Umum PPP dan diperbaharui dengan surat tugas per tanggal 25 Maret 2021 hingga masa jabat sampai 2026.
“Saat masa Suharso menjadi Ketum Zainul dengan jelas menabrak AD/ART PPP hanya untuk kepentingan sesaat. Bagaimana bisa seorang kader seenaknya mengganti Ketua yang masih memiliki surat tugas resmi? Ini bentuk pembangkangan terhadap struktur dan aturan partai,” ungkapnya.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menunjukkan sikap tidak loyal terhadap garis organisasi, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan kader dan simpatisan PPP di Malaysia.
“PPP bukan milik perorangan. Jangan jadikan partai sebagai kendaraan pribadi untuk kepentingan politik jangka pendek. Itu perilaku yang menggerus kepercayaan kader dan mencoreng marwah partai,” ujarnya.
Aswal menekankan agar DPP PPP tidak ragu menjatuhkan Surat Peringatan (SP), bahkan pemecatan, terhadap kader yang terbukti melanggar disiplin dan etika partai.
“PPP harus bersih dari perilaku manipulatif dan ego sektoral. Jika dibiarkan, publik akan menilai PPP kehilangan wibawa. DPP harus bertindak tegas dan jangan sampai organisasi ini dikendalikan oleh orang-orang yang justru melemahkan semangat perjuangan partai,” tegasnya.
Menurut sejumlah kader, situasi internal PPP Malaysia kini memerlukan pembenahan serius agar partai kembali solid dan fokus membangun basis di kalangan diaspora Indonesia.
“Kami tidak ingin PPP di Malaysia hancur karena ulah segelintir orang yang haus posisi. DPP PPP harus hadir dan menegakkan disiplin partai,” pungkas Aswal.