Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berencana meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun pada 2025 untuk memacu sektor properti sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional.
Menteri Investasi dan Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan sektor properti cenderung bertumbuh setiap tahun. Pada 2024, nilai investasi sektor konstruksi, perumahan, dan perkantoran mencapai Rp94,5 triliun, serta menyerap 10 juta orang tenaga kerja.
Untuk memacu sektor perumahan, Pemerintah akan meluncurkan program KUR Perumahan. Program ini dapat menjadi solusi penyediaan perumahan rakyat dengan suku bunga hanya 5%. Jika perbankan memberikan bunga kredit lebih besar, maka pemerintah yang akan menanggung sisanya.
“Atas nama Himbara, kami juga lebih nyaman menyalurkan KUR Perumahan karena punya jaminan yang jelas. Alokasi Rp130 triliun harapannya dananya sudah ada, tolong dimanfaatkan,” ujarnya dalam acara bertajuk Pertemuan & Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa, Selasa (16/9/2025).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Bank Nobu bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, KADIN Indonesia, REI, serta asosiasi pengembang properti, konstruksi, dan industri bahan bangunan, di Balai Sarbini, Lippo Mall Nusantara, Jakarta.
Menurut Rosan Roeslani, penyediaan hunian tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah berpeluang menambah alokasi KUR Perumahan pada 2026, jika serapan Rp130 triliun pada 2025 terlaksana dengan baik.
“Jika serapan Rp130 triliun berlangsung baik, tahun depan ada kemungkinan alokasi KUR Perumahan menjadi Rp250 triliun,” imbuhnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan terobosan baru berupa KUR untuk sektor perumahan. Maruarar menyebut program senilai Rp130 triliun ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
“KUR Perumahan bisa dimanfaatkan kontraktor, developer, hingga toko bangunan,” ujar Maruarar atau akrab disapa Ara.
Selain mendukung sektor suplai, KUR perumahan ini juga menyasar sisi permintaan dengan menyokong pelaku usaha mikro di bidang hunian. Ara menilai kebijakan ini akan membuka peluang luas bagi masyarakat kecil yang berusaha di rumahnya untuk turut meningkatkan kesejahteraan.
Suhaimin Johan, Direktur Utama Bank Nobu, menjelaskan sektor perumahan menggerakkan ekonomi dengan multiplier effect yang luar biasa. Sektor properti turut membuka lapangan kerja, menggerakkan industri bahan bangunan, hingga transportasi dan logistik.
“Karena itu, pemerintah menempatkan sektor properti sebagai salah satu motor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% per tahun,” tuturnya.
Suhaimin Johan melanjutkan, dalam mengembangkan sektor properti, Pemerintah menyiapkan program KUR Perumahan. Melalui KUR Perumahan, pengembang dan kontraktor mendapatkan akses pasar baru dengan permintaan stabil, terutama segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Perbankan dan lembaga keuangan pun dapat memperluas basis nasabah dengan risiko yang terkelola. Bagi masyarakat, KUR Perumahan mempermudah akses memperoleh hunian layak dengan harga yang terjangkau.
“Program KUR Perumahan ini adalah kesempatan emas untuk kita. Bukan hanya membangun rumah, tetapi membangun bangsa. Walaupun program ini akan difinalkan Pemerintah pada akhir bulan, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk tidak menunggu lagi. Jadi, mulailah prosesnya sejak sekarang,” tegasnya.
Dengan melakukan persiapan sejak dini, lanjut Suhaimin Johan, closing transaksi bisa terjadi ketika program KUR Perumahan diluncurkan nantinya. Dengan demikian, program penyediaan rumah tersebut langsung terealisasi, menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menggerakkan roda ekonomi nasional.
Dalam inovasi pembiayaan perumahan, Bank Nobu memiliki tiga program utama. Pertama, program KPR Progresif sebagai solusi kredit fleksibel untuk masyarakat modern. Kedua, program FLPP Perumahan Subsidi untuk akses hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketiga, program KUR Perumahan, yakni skema pembiayaan cepat, bunga rendah, dan akses luas untuk pengembang, kontraktor, UMKM, dan industri pendukung sektor perumahan.
Menurut Suhaimin Johan, program KUR Perumahan bukan hanya membuka akses rumah yang lebih luas bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan peluang bisnis besar bagi entitas bisnis properti.
“Bagi pengembang dan kontraktor, KUR dapat memperluas pasar dengan permintaan stabil dari segmen MBR,” paparnya.
Dia melanjutkan, bagi pemasok material, fasilitas KUR meningkatkan permintaan semen, baja, cat, keramik, pintu, listrik, furnitur, dan logistik. Bagi perbankan dapat memperluas basis nasabah baru dengan risiko terkelola. Selanjutnya, KUR juga membantu jasa pendukung lain, seperti transportasi, konsultasi, dan teknologi konstruksi dapat ikut berkembang.