JABAR EKSPRES – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Sonia Sugian, mengungkapkan kekhawatirannya terkait anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja ke luar daerah yang dianggap boros dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Saya hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi di lembaga DPRD, dan sudah saatnya ini menjadi refleksi untuk perubahan ke depan,” ujarnya kepada Jabar Ekspres, Kamis (30/1).
Sonia menilai bahwa kunjungan kerja DPRD ke luar daerah seringkali lebih berfokus pada seremonial semata, tanpa hasil konkret yang berdampak pada masyarakat.
BACA JUGA: Tak Hanya Pantau RTH dan Tenaga Kerja, Komisi IV DPRD Sumedang Fokus Awasi Privatisasi Air oleh Industri
“Misalnya, kita ke DPRD Tegal atau Yogyakarta, di sana hanya foto bersama dan tukar cinderamata, tanpa ada pembahasan yang substansial,” tambahnya.
Dikatakan Sonia, meskipun tujuan awal kunjungan tersebut adalah untuk studi banding, nyatanya materi yang seharusnya dibahas tak pernah terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, anggaran yang teralokasi untuk kunjungan kerja cukup besar, mencapai Rp108 miliar.
“Anggaran tersebut tidak hanya mencakup ongkos perjalanan, tetapi juga biaya hotel, akomodasi, uang representatif, dan uang harian. Ini tentu sangat besar, dan saya rasa efektivitas kunjungan kerja tersebut sangat diragukan,” ungkapnya.
Sonia juga mengatakan bahwa dia sudah beberapa kali mengusulkan untuk mengurangi jumlah kunjungan kerja yang dianggap hanya memboroskan anggaran tanpa manfaat yang jelas. Usulannya tersebut pernah disampaikan dalam rapat fraksi, komisi, dan rapat internal lainnya.
“Saya mengusulkan agar kunjungan kerja ini dikurangi karena tidak efisien dan hanya menghabiskan anggaran. Lebih baik digunakan untuk kegiatan yang lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Sonia menambahkan bahwa gedung DPRD sebenarnya sudah memadai untuk digunakan sebagai tempat rapat, tanpa perlu menyewa hotel mewah untuk kegiatan serupa.
“Alhamdulillah, pada awal Januari 2025, lima pansus sudah dilaksanakan di gedung DPRD, yang artinya anggaran untuk hotel dan transportasi bisa dihemat,” jelasnya.
Namun, Sonia menegaskan bahwa kunjungan kerja ke luar daerah tidak harus ditiadakan, melainkan perlu dievaluasi dan dilakukan hanya jika materi yang akan dibahas benar-benar penting dan relevan.