INFO NASIONAL – Dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Indonesia telah menetapkan berbagai prioritas di bidang ekonomi. Dengan dicapainya prioritas tersebut, pertumbuhan ekonomi di kawasan diharapkan semakin berkembang dan memudahkan pengusaha menjalankan bisnisnya.“Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia telah menetapkan 16 prioritas di pilar ekonomi. Tujuh di antaranya berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan,” ujar Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga saat Sosialisasi Hasil- Hasil Perundingan Perdagangan Internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 22 Juni 2023.Melalui 16 prioritas tersebut, Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 yang mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, tetap menjadikan ASEAN relevan dan penting, berketahanan, adaptif dan inklusif bagi seluruh masyarakat ASEAN dan di luar ASEAN. Selain itu, Indonesia ingin ASEAN dapat menjadi motor penggerak utama serta dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan, termasuk di Indo- Pasifik.“Peran sentral Indonesia juga semakin luas ditandai dengan keterlibatan aktif Indonesia dan adanya 35 perjanjian yang sudah ditandatangani di berbagai forum. Menunjukkan Indonesia memiliki peran strategis dalam memimpin arsitektur kawasan dan bisa mendorong ASEAN menjadi kawasan yang bersifat world’s engine of sustainable growth,” tutur Djatmiko.Iklan
Wali Kota Malang, H. Sutiaji memberikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan yang telah memilih Kota Malang sebagai tempat dilaksanakannya sosialisasi. Dia berharap kegiatan ini membantu para pemangku kepentingan di Kota Malang dan di daerah sekitar dapat memahami isu prioritas yang ingin dicapai dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. “Dan memberikan dukungan agar prioritas ekonomi Indonesia dapat tercapai tepat waktu,” kata dia.Turut hadir Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Djatmiko Bris Witjaksono, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Brawijaya Imam Santoso, Walikota Malang H. Sutiaji, Sekretaris Direktorat Jenderal PPI Ari Satria, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Abdul Ghoffar. (*)
