Kubu Prabowo Ikut Kritik Tax Amnesty Jokowi: Pelajaran Tak Mendidik

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno ikut mengkritik tax amnesty atau pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah selama ini.

Ia mengatakan tax amnesty ada yang berhasil, tapi ada yang tidak.

“Tax amnesty kan juga menimbulkan sebuah perasaan di mana seseorang tidak perlu melaporkan pajaknya secara konsekuen dan benar. Kenapa? Toh nanti akan ada pengampunan pajak lagi. Itu kan juga memberikan pelajaran yang tidak baik,” katanya di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (30/1).

Karenanya, Eddy mengatakan Prabowo-Gibran nantinya akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi dilakukan dengan memeriksa apakah para wajib pajak melapor sesuai dengan kenyataan.

“Kedua ekstensifikasi, 30 persen loh dari penduduk yang punya NPWP. Artinya masih banyak yg bisa punya NPWP dan ini saya kira perlu dilakukan karena bagaimanapun juga seluruh bantuan sosial dan jaringan pengamanan sosial dibiayai pajak,” katanya.

Eddy mengatakan Prabowo-Gibran jika terpilih akan meningkatkan tax ratio atau rasio pajak tapi tax rate atau tarif pajak akan turun.

“Tax ratio naik, tax rate tarif pajaknya akan turun. PPN sekarang kita bisa turunkan 1 persen lagi jadi 10 persen, PPh badan, PPh perorangan itu kan sekarang sudah turun dari 2 tahun yang lalu. Itu yang bisa kita pertahankan tapi tax ratio harus naik,” katanya.

Kritik terhadap tax amnesty yang dilakukan Jokowi sebelumnya disuarakan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Ia menyebut kebijakan tax amnesty  yang dilakukan pemerintah selama ini tidak jelas hasilnya.

Pernyataan ini ia sampaikan saat menanyakan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang memiliki misi ekonomi menaikkan rasio pajak sebesar 23 persen.

“Karena kita itu sudah berkali-kali menawarkan tax amnesty juga enggak jelas hasilnya,” ucap Mahfud saat debat Pilpres 2024 di JCC, Jumat (22/12).

(fby/agt)