Kronologi Sengketa 4 Pulau Aceh yang Kini Masuk Wilayah Sumut – Page 3

Mendagri juga menguatkan keputusan itu dengan menerbitkan Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau sebagai revisi Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Setahun kemudian pada 2022, tim pusat Bersama Pemda Aceh dan Pemda Sumut rapat untuk membahas empat pulau tersebut dan masing-masing menyampaikan pandangannya. Sayang tidak ada kesepakatan saat itu.

Kemudian, di tahun yang sama pada bulan Februari 2022 kembali terbit Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021 yang memasukkan empat pulau sebagai cakupan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Prov. Sumut, sesuai Data Gazeter Indonesia.

Setelah lima tahun ketetapan itu tak digubris, pada April 2022, Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil menyampaikan somasi/keberatan terhadap Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 terkait penetapan status 4 pulau sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Singkat cerita, pada 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2022, Tim Pusat bersama Pemerintah Aceh, Pemda Sumut, Pemda Kabupaten Aceh Singkil dan Pemda Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan survey di empat pulau itu.

Hingga akhirnya, 16 Juli 2022 Gubernur Sumut menyampaikan keberadaan 4 Pulau sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumut.

“Ini upaya-upaya yang dilakukan updating, jadi persoalan ini terus ya dari tahun 2007 sampai sekarang sehingga akhir di tahun 2020-2021 tim pusat bersidang dan memutuskan dan kemudian dituangkan ke dalam Kepmendagri di tahun 2022 menjadi wilayah Sumata Utara,” kata Syafruddin.

Dia memastikan, Kepmendagri yang terbit dpada 2022 kemudian diulang dengan Kepmendagri yang dikeluarkan pada April 2025, isinya sama.

“Jadi isinya sama dengan Kepmendagri dari yang semula,” jelas Syafruddin.

Reporter: Rahmat Baihaqi (Merdeka.com)