JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) menilai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama perlu dievaluasi. Pasalnya, kondisi itu membuat masyarakat mengalami kebosanan atau kejenuhan politik.
Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Jabar, Adie Saputro dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jabar serta Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat di Grand Forest Jalan Sersan Bajuri, Kecamatan Parongpong, Rabu (19/2/2025).
Ia menyebut, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada penting untuk ditelaah kembali. Meski demikian, Adie memastikan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah jawa Barat relatif aman dan lancar.
BACA JUGA: Data Sirekap Janggal! KPU Kota dan Kabupaten Tasikmalaya Digugat ke Komisi Informasi Jabar
“Sebanyak 26 dari 27 kota/ kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak, hanya 1 daerah yang belum menetapkan Bupati-Wakil Bupati Terpilih, yaitu Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Adie kepada wartawan.
Menurutnya, di Jawa Barat, hanya Kabupaten Tasikmalaya yang masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tinggal Kabupaten Tasikmalaya saja, menunggu keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 24 Pebruari nanti,” katanya.
“Bandung Barat, salah satu daerah di Jabar gugatan ke MK-nya dibatalkan sehingga pasangan calon Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat Terpilih,” sambungnya.
Ia menambahkan, meski sejumlah daerah di Jabar masuk perkara gugatan di MK. Namun dalam hal pelaksanaan Pilkada di wilayahnya masuk kategori sukses.
“Ini juga salah satunya berkat peran serta masyarakat yang mengawal jalannya pesta demokrasi itu. Sehingga pelaksanaan Pilkada di Jabar saya rasa aman dan terkendali,” jelasnya.
Meski demikian, Adie tidak menutup mata apabila masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, FGD yang diselenggarakan KPU KBB kali ini cukup tepat untuk mengevaluasi Pilkada Serentak tersebut.
“Saya mengapresiasi FGD ini, sebagai bahan masukan untuk penyelenggaraan Pilkada ke depannya. Juga menjadi bahan untuk bahan untuk meningkatkan kinerja (KPU) ke depannya,” ucapnya.
Sementara, Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman tidak menampik apabila dalam proses penyelesaian Pilkada Serentak di wilayah tugasnya, masih banyak kekurangan.