KPK Diminta Tak Ragu Usut Korupsi Kuota Haji ke Semua Kalangan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan rasuah tambahan kuota haji 2024. Menanggapi hal itu, Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat, Kotagede, Yogyakarta KH. Abdul Muhaimin mengaku prihatin. Dia memastikan mendukung seluruh kerja-kerja pemberantasan korupsi.

“KPK jangan ragu untuk melakukan penggeledahan di tempat-tempat yang diduga kuat terkait dengan kasus korupsi kuota haji 2023-2024, walaupun tempat tersebut dianggap sakral sekalipun oleh pengikutnya, agar kasus ini bisa terlihat jelas ranting hingga ke akar-akarnya”, kata Kiai Muhaimin dalam keterangan diterima, Kamis (21/8/2025).

Sebagai Pemerhati Kebudayaan, Kiai Muhaimin meyakini korupsi pasti ada pengumpulan dana, distribusi dan aliran uang haram. Tidak mungkin korupsi kuota haji keuntungannya memusat pada satu dua orang.

“Apalagi dalam kasus ini taksir kerugian minimal Rp1 triliun. Itu, pasti mengalir kemana-mana”, yakin dia.

Kiai Muhaimin, berharap tidak ada pihak yang melindungi para pelaku atau pun memanipulasi barang bukti dan mencari perlindungan.

“Susahnya pemberantasan korupsi di Indonesia karena orang yang terlibat itu, pinter-pinter dan orang besar. Dan, melibatkan orang lain yang juga pinter. Tapi, mereka semua kan keblinger keuntungan, hingga hak dan keadilan rakyat diabaikan”, tegas dia.