JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar ke depan petugas penyelenggara ibadah haji didominasi, bahkan seluruhnya, berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Keinginan tersebut, didasari kebutuhan akan kedisiplinan, ketangguhan fisik, serta kesiapan petugas dalam menghadapi tantangan berat selama pelaksanaan ibadah haji, khususnya di Arab Saudi.
Menanggapi hal itu, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menilai keterlibatan TNI dan Polri dalam penyelenggaraan ibadah haji bukanlah hal baru. Menurutnya, Polri sudah lama dilibatkan, sementara peran TNI memang dibutuhkan terutama dalam aspek keselamatan jemaah.
“Kalau melihat empat sampai lima tahun terakhir, khususnya pada fase puncak haji di Armuzna – Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu merupakan situasi yang sangat krusial dan membutuhkan mobilisasi besar, kedisiplinan tinggi, serta penguasaan medan,” katanya kepada VOI, Sabtu 17 Januari 2026.
Ia menjelaskan, pada puncak ibadah haji yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, serta mabit di Mina dan lempar jumrah di Jamarat, peran petugas dengan kemampuan komando dan kesiapsiagaan lapangan sangat menentukan kelancaran dan keselamatan jemaah.
Mustolih mencontohkan, dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada 2023, 2024, dan 2025, operasional Armuzna dipimpin oleh seorang perwira TNI Angkatan Laut berpangkat Kolonel. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa kondisi di lapangan memang menuntut kepemimpinan yang kuat, penguasaan medan, serta rantai komando yang solid.
“Kondisi haji tidak banyak berubah. Medan Armuzna tetap berat dan menantang, sehingga pelibatan TNI masih sangat relevan untuk tahun-tahun ke depan,” ujarnya.
Menurut Mustolih, kehadiran TNI memperkuat misi haji Indonesia, terutama dalam hal penyiapan, kesiagaan, dan kedisiplinan petugas. Ia menyoroti fenomena petugas haji yang sekaligus menjalankan ibadah, yang pada sisi tertentu bisa berdampak pada fokus pelayanan di puncak haji.
“Dengan keterlibatan TNI, diharapkan pelayanan bisa lebih terjaga karena personel TNI dilatih secara fisik dan mental untuk siap menghadapi situasi lapangan,” ucapnya.
Meski demikian, Mustolih menekankan adanya dua catatan penting. Pertama, rencana menjadikan seluruh petugas haji berasal dari unsur TNI perlu dikaji ulang. Menurutnya, kebutuhan petugas haji tidak hanya soal fisik dan kedisiplinan, tetapi juga mencakup pelayanan administrasi, distribusi katering, layanan kesehatan, serta pembimbingan ibadah.
“Pembimbingan ibadah tentu lebih tepat dilakukan oleh unsur non-militer yang memiliki kompetensi keagamaan, seperti dari ormas Islam, pesantren, dan perguruan tinggi Islam,” imbuhnya.
Selain itu, berkaitan dengan layanan kesehatan. Mustolih menilai pelayanan kesehatan jemaah haji akan lebih optimal jika tetap ditangani oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Haji Indonesia yang diisi tenaga medis profesional.
Ia menyimpulkan, pelibatan TNI secara lebih luas dalam penyelenggaraan ibadah haji pada prinsipnya relevan dan diperbolehkan, terutama untuk kepentingan keselamatan jemaah di tengah dominasi jemaah lansia dan cuaca ekstrem yang bisa mencapai 50 derajat Celsius. Namun, penyerahan seluruh peran kepada TNI dinilainya tidak tepat.
“Perlu pembagian peran yang jelas. TNI fokus pada keselamatan dan operasional lapangan, sementara pembimbingan ibadah, kesehatan, dan layanan lainnya ditangani oleh pihak yang kompeten di bidangnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, pemerintah menginginkan agar ke depan petugas penyelenggara ibadah haji didominasi, bahkan seluruhnya, berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menurutnya, keinginan tersebut didasari kebutuhan akan kedisiplinan, ketangguhan fisik, serta kesiapan petugas dalam menghadapi tantangan berat selama pelaksanaan ibadah haji, khususnya di Arab Saudi.
“Seperti yang disampaikan Bapak Wakil Menteri, sebenarnya Bapak Presiden mengharapkan petugas haji ini seluruhnya berasal dari unsur TNI dan Polri,” kata Abdul Wachid.
Sejalan dengan hal itu, Polri menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana pemerintah dalam menambah kuota petugas haji dari unsur Polri.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudho Wisnu Andiko mengatakan, pada prinsipnya Polri siap memenuhi dan mendukung kebijakan tersebut sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki.
“Terkait rencana pemerintah dalam menambah kuota petugas haji dari Polri, pada prinsipnya Polri siap memenuhi dan mendukung sesuai kapasitas dan kompetensi,” katanya.