JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim, menyatakan pihaknya terus memperjuangkan alternatif distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Tapal Kuda. Bahkan Rivqy sampai kecewa karena direksi PT Pertamina lamban merespons berbagai opsi solusi alternatif distribusi di wilayah sempat mengalami kelangkaan BBM.
“Saya mengirimkan surat resmi kepada Pertamina untuk rapat membahas distribusi BBM. Tapi yang hadir justru dari pihak humas yang tidak memegang fungsi teknis. Ini sangat mengecewakan dan melecehkan,” ujar Rivqy kepada wartawan, Sabtu, 13 September.
“Saya ingin mencari solusi untuk rakyat yang empat hari berturut-turut mengalami kelangkaan BBM, bukan minta program seremonial,” tegasnya.
Legislator PKB dari dapil Jawa Timur itu menilai, Pertamina kurang peka dalam menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, Direksi Pertamina harusnya responsif terhadap berbagai usulan solusi distribusi BBM di wilayah Tapal Kuda yang kerap terkendala sehingga memicu kelangkaan.
Namun, Rivqy kedal karena upaya untuk menghubungi Dirut Pertamina diabaikan begitu saja. “Saya juga kecewa pada saat itu saya telepon pak Dirut sampai 8 kali tapi tidak diangkat. Saya capture, saya ada buktinya kalau saya telepon tidak diangkat,” ungkapnya.
Menurut Rivqy, persoalan distribusi BBM di wilayah selatan Jawa masih riskan. Ia menyebut, hasil pertemuan dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) juga menguatkan bahwa ketersediaan BBM di kawasan tersebut belum sepenuhnya terjamin, sehingga diperlukan depo baru untuk memperkuat pasokan.
Selain itu, Rivqy menilai perlu adanya alternatif distribusi BBM, tidak hanya melalui jalur darat dengan truk tangki (trucking), tetapi juga menggunakan moda transportasi kereta api. Hal ini dinilai lebih efisien dan mampu mengurangi risiko kelangkaan.
“Pertamina punya lahan depo di Jember yang bisa dimanfaatkan kembali. Kenapa tidak dipakai? Distribusi ke Malang saja sudah menggunakan kereta api, seharusnya Jember juga bisa. Saya khawatir ada kepentingan bisnis di balik dominasi distribusi lewat truk,” tuturnya.
Rivqy mengingatkan, Pertamina harus serius memperkuat ketahanan energi nasional dengan sistem distribusi yang lebih terintegrasi dan memiliki contigency plan. Apalagi, Pertamina memegang dominasi pasokan energi nasional sehingga tanggung jawabnya besar bagi rakyat.
“Pertamina harusnya mendukung semangat Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya.