TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Alex Indra Lukman, mengkritik penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni.
Alex meminta agar Menhut membuka proses penetapan anggota tim tersebut ke publik, terutama mengingat Raja Juli Antoni juga menjabat sebagai Sekjen PSI.
“Kami bukan bermaksud meragukan kompetensi para anggota yang terpilih, tetapi publik berhak mengetahui siapa yang memilih dan bagaimana proses seleksi itu berlangsung,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).
Sebanyak 11 kader PSI diketahui masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030, yang didanai oleh hibah dari Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, tim ini terdiri dari lima bidang utama, yaitu Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Instrumen serta Informasi.
Mengacu pada lampiran Kepmenhut No 32 Tahun 2025, Menhut Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, sementara seorang wakil penanggung jawab mendampinginya.
Tim ini beranggotakan 43 orang, dengan 12 di antaranya berasal dari PSI, yang menempati berbagai posisi dalam tim tersebut.
Sebagai bagian dari tim FOLU Net Sink 2030, setiap anggota akan menerima honorarium bulanan yang bervariasi tergantung pada jabatan mereka.
Penanggung jawab tim mendapatkan honor Rp50 juta per bulan, sementara wakil penanggung jawab memperoleh Rp40 juta.
Anggota dewan penasehat ahli (4 orang) menerima Rp25 juta per bulan, ketua pelaksana dan ketua harian mendapatkan Rp30 juta, anggota bidang menerima Rp20 juta, dan staf kesekretariatan bidang mendapatkan Rp8 juta.
“Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” ujar Alex.
Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa Menhut Raja Juli Antoni belum sepenuhnya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).
Alex juga membandingkan susunan tim FOLU Net Sink 2030 sekarang dengan periode sebelumnya, yang mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan.
Dirinya khawatir bahwa keterlibatan banyak kader PSI dalam tim ini akan merusak semangat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Program FOLU Net Sink 2030 adalah bagian dari amanat Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK, terutama melalui sektor kehutanan, dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih) yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.
Alex mendesak agar Menhut Raja Juli Antoni lebih transparan dalam proses penetapan anggota tim FOLU Net Sink 2030, sehingga publik tidak melihatnya sebagai bagi-bagi kekuasaan untuk kolega politik.
Dia menyarankan agar keputusan-keputusan ini sejalan dengan semangat pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Program ini dibiayai sebagian besar melalui hibah dari Norway Contribution yang dikelola oleh BPDLH, dengan harapan dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030.
FOLU Net Sink 2030 juga bertujuan untuk memastikan bahwa serapan karbon di sektor kehutanan dan lahan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepaskan, dan diproyeksikan sektor ini akan menyumbang hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi Indonesia.
Adapun daftar kader PSI yang ditunjuk dalam OMO FOLU Net Sink 2030 antara lain Andy Budiman (Dewan Penasehat Ahli), Endika Fitra Wijaya (Staf Kesekretariatan Bidang), Sigit Widodo (Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon), serta Kokok Dirgantoro (Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari).
Selain itu, terdapat nama Suci Mayang Sari, Furqan Amini Chaniago, Rama Hadi Prasetyo, Nadya Maharani Irawan, Yus Arianto, Danik Eka, dan Andi Syaiful Oeding yang masing-masing menempati posisi di bidang terkait pengelolaan lingkungan.
