Komisi IV DPR Bakal Sidak Perusahaan Tambang Tak Patuh Reboisasi

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi IV DPR mengancam bakal melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap perusahaan tambang pengguna izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), dari Kementerian Kehutanan yang tidak patuh melakukan rehabilitasi atau reboisasi.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Rajiv mengatakan hingga saat ini masih banyak perusahaan yang tidak melakukan rehabilitasi lahan. Sikap abai itu terutama banyak terjadi di wilayah daerah aliran sungai (DAS).

“Kita ingin mendorong Komisi IV DPR RI untuk turun langsung cek ke lapangan perusahaan tambang yang nakal,” kata Rajiv dalam keterangannya, Rabu (11/12).

Sidak akan dilakukan usai masa sidang dua dan dilakukan secara random. Rajiv mengaku pihaknya mendukung program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan reboisasi 12,7 juta hektare hutan di Indonesia terhadap hutan yang mengalami kerusakan.

“Jangan barangnya sudah diambil, tapi tidak direboisasi. Jadi, kita ingin memastikan program Pak Presiden Prabowo tentang reboisasi benar terlaksana,” katanya.

Rajiv juga menantang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menindak perusahaan tambang nakal dan berani mencabut IPPKH yang tidak melakukan rehabilitasi lahan.

Tantangan itu sempat disampaikan Rajiv dalam rapat Komisi IV DPR bersama Menhut. Menurut dia, langkah itu untuk mendukung rencana Presiden Prabowo yang akan mereboisasi 12,7 juta hektare hutan di Indonesia karena mengalami kerusakan.

“Saya mau tanya komitmen Pak Menteri Kehutanan, berani tidak mencabut IPPKH perusahaan tambang yang tidak menjalankan reboisasi yang sudah diperintahkan Kementerian kehutanan,” kata dia.

(thr/DAL)

[Gambas:Video CNN]