Komisaris BUMN akan Dipangkas, Airlangga Hartarto Sebut untuk Tingkatkan Respons Positif Pasar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Struktur komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan bakal disederhanakan alias dipangkas. Pemerintah ingin jabatan komisaris pada bank lebih ramping dari kondisi sekarang.

Hal tersebut menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dia menginginkan, dengan penyederhanaan struktur komisaris di BUMN sektor perbankan. Dengan begitu, struktur akan lebih ramping dan diisi oleh para profesional.

Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (26/3).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar.

“Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.

Dia tidak bisa menyebut angka pastinya. Menurut Airlangga, struktur baru ini akan tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, komposisi komisaris juga tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.

“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya.

Tidak hanya penyederhanaan struktur komisaris BUMN, kondisi nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan bahwa meskipun rupiah mengalami fluktuasi, kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat.