Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kinerja perekonomian Indonesia memasuki 2025 tangguh karena insentif pemerintah dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Ketangguhan kinerja ekonomi Indonesia terlihat dari inflasi yang terkendali dan purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia yang berhasil rebound pada Desember 2024 dan kembali mencatatkan level ekspansif pada angka 51,2.
Kondisi tersebut, kata Airlangga, juga tercermin dari outlook World Bank pada Desember 2024 yang memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,1% pada 2024 dan 5,2% pada tahun 2025.
“Kondisi ini sekaligus mencerminkan prospek positif sektor manufaktur, dengan banyak perusahaan yang bersiap menghadapi peningkatan permintaan pada 2025,” ujar Airlangga kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).
Pemerintah, kata Airlangga terus berupaya meningkatkan sektor manufaktur nasional melalui penggunaan bahan baku lokal, pemberian insentif, perlindungan industri dalam negeri, dan kerja sama ekonomi internasional. Menurut dia, dorongan penggunaan bahan baku lokal dalam negeri untuk mengurangi beban biaya produksi akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan antara lain melalui akselerasi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.
“Sementara itu, pemberian insentif fiskal, kemudahan perizinan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan riset dan inovasi merupakan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mendorong industri nasional,” tutur Airlangga.
Pemerintah, kata Airlangga, juga telah memberikan insentif PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) untuk sektor otomotif. Termasuk, kata dia, menyediakan pembiayaan industri padat karya di antaranya sektor pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit, barang dari kulit, alas kaki, mainan anak, serta makanan dan minuman untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas, dengan skema subsidi bunga.
Dikatakan juga, pemerintah terus berupaya memberikan akses pasar yang lebih baik bagi produk ekspor nasional melalui berbagai kerja sama perdagangan. Pemerintah saat ini berupaya bergabung dalam kesepakatan CP-TPP dan mempercepat perundingan Indonesia-EU CEPA untuk meningkatkan penetrasi produk ekspor nasional di Amerika Latin dan Uni Eropa.
“Pemerintah juga mengakselerasi penerapan kebijakan perlindungan industri dalam negeri dari banjirnya produk impor melalui safeguards dan praktik impor yang tidak fair (dumping) melalui antidumping,” jelas Airlangga terkait ekonomi Indonesia.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan capaian inflasi sepanjang 2024 tidak terlepas dari berbagai faktor baik dari eksternal maupun domestik, serta keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi yang dikoordinasikan oleh tim pengendalian inflasi nasional. Faktor eksternal terkait fluktuasi harga komoditas global, seperti emas, kopi, CPO dan minyak mentah, mendorong kenaikan harga komoditas dalam negeri.
“Sementara dari dalam negeri, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT), tingginya curah hujan serta momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) menjadi driver utama pergerakan inflasi,” jelas dia.
Diketahui, inflasi komponen harga bergejolak (volatile food/VF) pada Desember 2024 tercatat sebesar 2,04% (mtm) dan 0,12% (yoy). Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP (tim pengendali inflasi pusat) dan TPID (tim pengendali inflasi daerah) dalam pengendalian harga pangan tetap di bawah 5% sebagaimana hasil kesepakatan HLM TPIP 2024.
Sementara itu, inflasi komponen harga diatur pemerintah (administered price/AP) masih tetap stabil, yakni 0,03% (mtm) dan 0,56% (yoy). Secara keseluruhan, inflasi ini masih terjaga dalam rentang target 2,5%±1% didukung kenaikan pada komponen inti, yakni 0,17% (mtm) dan 2,26 (yoy).
Inflasi VF secara tahunan mengalami penurunan, meskipun beberapa komoditas tetap mengalami peningkatan seperti beras, bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras.
“Sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID telah berhasil menjaga stabilitas harga dan memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan terus memastikan pasokan pangan yang cukup, menjaga kestabilan harga, dan mendorong pemulihan sektor-sektor vital seperti industri manufaktur, konstruksi dan pertanian,” pungkas Airlangga.
