Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi Pusat mengatakan bahwa lembaga atau badan publik bidang pertahanan dan keamanan sudah berupaya menunjukkan keterbukaan
Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro menjelaskan bahwa badan publik tersebut, di antaranya Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kejaksaan Agung (Kejagung), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Sudah mulai berpartisipasi walaupun memang belum terbuka, tetapi upaya-upaya ke arah keterbukaan sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait,” kata Donny dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Jakarta, Selasa (17/12) malam.
Ia mencontohkan upaya menunjukkan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Kemenhan, yakni menurunkan daftar informasi yang dikecualikan.
“Daftar informasi yang dikecualikan turun dari 200 menjadi 100. Mereka mengecualikan 200 informasi. Sekarang turun jadi 100. Ini kan lebih bagus,” ujarnya.
Menurut dia, upaya transparansi tersebut membuat masyarakat dapat mengetahui dengan baik terhadap kinerja maupun pencapaian badan publik.
Selain itu, Donny mengingatkan bahwa transparansi diperlukan karena badan publik dibiayai oleh anggaran yang berasal dari publik.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024