Kediri (beritajatim.com) – Pernyataan tegas datang dari KH Basori Alwi, Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Ibaad, Dusun Kaliawen Timur, Desa Ngino, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, terkait tayangan Trans7 yang menyinggung pondok pesantren dan kini viral di media sosial.
Ia menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah mencabut izin siar Trans7 karena dinilai telah melukai perasaan para santri dan kalangan pesantren.
“Kami memohon kepada Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk mencabut izin tayang. Karena narasinya sangat-sangat menyinggung para santri,” ujar Gus Basori, sapaan akrab KH Basori Alwi, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan mandiri yang telah berperan penting dalam membentuk adab dan akhlak generasi bangsa sejak dulu. Ia menilai narasi yang muncul dalam tayangan tersebut menunjukkan ketidaktahuan terhadap nilai-nilai luhur dunia pesantren.
“Untuk mengabdi kepada guru, jangankan cuma amplop sekecil itu, sebagian harta pun akan dikasih kepada sang guru. Karena santri tahu mahalnya harga ilmu,” jelasnya.
Gus Basori juga mengutip nilai-nilai dalam kitab klasik yang menggambarkan betapa tingginya penghargaan terhadap ilmu. “Dalam salah satu kitab karya para ulama terdahulu, satu huruf ilmu saja dihargai satu juta dirham. Para santri bahkan tidak berani lewat depan rumah kiainya karena takut mengganggu istirahat sang guru,” ungkapnya.
Ia menilai tudingan bahwa kiai memperbudak santri adalah bentuk kesalahpahaman yang lahir dari orang-orang yang tidak memahami tradisi pesantren.
“Bahasa perbudakan itu hanya terjadi di kalangan orang yang tidak berilmu. Di kalangan santri tidak ada perbudakan sama sekali. Para santri justru merasa senang diperintah gurunya karena sadar tidak bisa membalas mahalnya ilmu yang diberikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Basori meminta Presiden Republik Indonesia untuk memanggil pihak Trans7 agar lebih bijak dalam menayangkan konten yang menyangkut lembaga keagamaan dan dunia pesantren. “Mohon kepada Presiden Indonesia untuk memanggil media Trans7 supaya lebih bijak lagi bila menayangkan sesuatu,” ujarnya.
Terkait permintaan maaf yang telah disampaikan oleh pihak televisi, Gus Basori menilai hal itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah. Ia menegaskan bahwa dampak negatif dari tayangan tersebut tidak bisa dihapus begitu saja.
“Kalaupun pihak televisi sudah minta maaf, ini tidak cukup. Sebab zaman sekarang, jika berita buruk sudah menyebar, maka pelurusan berita tidak akan seviral berita yang mencitrakan buruk. Kami tetap menuntut pemerintah cabut izin Trans7,” tuturnya dengan tegas. [nm/suf]