Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Fernando Wanggai, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian dan komitmen penuh dalam pengelolaan pembangunan di Tanah Papua.
Menurutnya, komite eksekutif yang dibentuk langsung di bawah Presiden akan menjadi instrumen strategis untuk memastikan kebijakan otonomi khusus berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung meng-handle dan mengelola Papua. Mengelola Papua tentu dalam agenda yang menyeluruh dan terintegrasi baik lintas kementerian, sektor swasta, maupun konsolidasi hingga tingkat provinsi dan kabupaten,” ujar Velix usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).
Velix menjelaskan, fokus utama komite adalah mengawal pelaksanaan agenda strategis Otonomi Khusus Papua, agar berjalan efektif di enam provinsi baru yang kini ada di Tanah Papua.
“Kami sudah berjalan satu tahun dalam perintah ini, sehingga yang menjadi bagian penting adalah konsolidasi kebijakan, strategi, program, anggaran, dan regulasi. Apalagi kini ada enam provinsi di Tanah Papua yang membutuhkan sinergi dan keterpaduan dalam semua hal,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan, lembaga yang dipimpinnya akan menjadi penghubung antara lintas kementerian dan pemerintah daerah, untuk memastikan percepatan pembangunan dapat dilakukan dengan koordinasi yang solid.
“Karena lembaga ini langsung di bawah Presiden, maka agenda strategis dalam kerangka Asta Cita Papua akan kita wujudkan bersama dengan para menteri sektoral dan enam gubernur di Tanah Papua,” kata Velix.
Delapan Agenda Prioritas “Asta Cita Papua”
Lebih lanjut, Velix mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan delapan agenda besar atau “Asta Cita Papua” yang akan menjadi panduan pembangunan selama lima tahun ke depan.
Agenda tersebut mencakup bidang politik dan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi kewilayahan, serta sektor sosial seperti olahraga, kesetaraan gender, dan ekonomi kreatif.
“Anggota komite kami sangat beragam — ada yang berlatar belakang militer, kepolisian, birokrasi, hingga ekonomi kreatif. Itu menandakan kami akan menyentuh semua simpul sosial, dari anak muda sampai isu-isu high politics,” ujarnya.
Menurut Velix, keberagaman latar belakang anggota komite akan memperkuat fungsi harmonisasi, sinergi, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan di Papua.
“Intinya, Bapak Presiden memiliki komitmen yang kuat untuk Papua dalam konteks Asta Cita Papua yang kami kawal bersama,” tegasnya.
Velix juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan otonomi khusus. Dia menyebut pengawasan dilakukan tidak hanya secara internal melalui kementerian dan pemerintah daerah, tetapi juga melalui mekanisme sosial.
“Pengawasan internal terus kita optimalkan, tapi ada juga pengawasan sosial yang ditandai dengan peran serta masyarakat dan aspirasi dari bawah. Kita akan brainstorming dengan berbagai simbol sosial agar bisa mendapatkan persoalan nyata dari lapangan,” tuturnya.
Selain itu, Velix menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama keberhasilan otonomi khusus.
“Yang terpenting adalah bagaimana membangun rasa percaya kita, dan bagaimana negara bisa menyentuh semua simbol-simbol sosial di Tanah Papua dari pantai, gunung, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” pungkasnya.