Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bahwa budaya kerja pejabat cukup sering mempersulit pelayanan publik. Menurutnya, perilaku ini menghambat perkembangan bangsa Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.
“DPR RI bersama Pemerintah harus memiliki tekad yang kuat untuk memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik, terutama pola pikir lama yang masih melekat di sebagian aparatur: ‘kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?’ Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” kata Puan.
Puan mendesak agar budaya kerja tersebut tidak lagi terjadi karena mempersulit masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus dipenuhi tanpa adanya hambatan.
Terutama, katanya, para legislator yang wajib menjalankan peran legislasi guna menghasilkan kebijakan pro-rakyat. Puan menyampaikan kebijakan negara hasil dari kesepakatan bersama pemerintah berperan dalam mengatur kehidupan bangsa.
“Dalam setiap kebijakan dan tindakan, orientasi kita harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan. Negara yang menolong, bukan menunda. Negara uang mendengar, bukan mengabaikan,” ujarnya.
Melalui upaya tersebut, dia optimis fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat dijalankan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Adapun masa sidang ini berlangsung mulai 4 November 2025 – 4 Desember 2025.
Di akhir pidatonya, Puan menjelaskan bahwa DPR akan membahas berbagai persoalan bersama pemerintah mulai dari penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, evaluasi MBG, pengadaan BBM untuk pihak swasta, hingga program 3 juta rumah.