Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya kasus keracunan di program Makan Bergizi Gratis (MBG) diklaim akibat kurangnya pengalaman pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program ini. Nasib gizi hingga keselamatan puluhan juta anak penerima MBG bergantung pada SDM tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan sebagian besar insiden atau kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi dalam operasional SPPG disebabkan oleh tenaga kerja yang masih minim jam terbang.
“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dikutip Minggu (28/9/2025).
Berdasarkan data BGN, sepanjang 6 Januari—31 Juli 2025, sebanyak 2.391 SPPG telah berdiri dan tercatat 24 kasus KLB. Sementara itu, pada 1 Agustus—27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
Adapun, secara total, dari 9.615 SPPG yang beroperasi, Dadan mengeklaim program MBG telah melayani lebih dari 31 juta penerima manfaat.
Selain rendahnya pengalaman tenaga dapur, Dadan juga mengungkap bahwa kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) turut berkontribusi terhadap terjadinya insiden keracunan makanan pada program MBG.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta agar program MBG dihentikan total. Hal ini menyusul maraknya insiden keracunan makanan dalam program tersebut.
“Dengan semakin masif kasus keracunan MBG, saya dapat katakan program MBG harus dihentikan total guna dilakukan evaluasi dan audit,” kata Huda kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (28/9/2025).
Huda menjelaskan, evaluasi tersebut harus mencakup segala proses produksi MBG, yakni mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, pemberian ke penerima, hingga proses pencucian.
Selain itu, dia menilai evaluasi MBG juga harus didasarkan pada standar menjaga kebersihan yang sudah ditetapkan baik oleh BGN maupun instansi lainnya.
“Banyaknya kasus keracunan dan makanan yang basi, disebabkan adanya proses yang salah, baik di sisi hulu, tengah, hingga hilirnya,” tuturnya.
Untuk itu, Huda menyebut harus ada standar operasional yang dibuat berdasarkan keamanan makanan.
“Standar harus didasarkan zero tolerance terhadap kasus keracunan program yang berurusan dengan kesehatan,” ucapnya.
Selain itu, menurut Huda, juga penting dilakukan audit keuangan dan transparansi dalam pemanfaatan dana negara secara menyeluruh.
“Audit pertama di sistem penunjukkan mitra MBG ataupun penetapan SPPG. Badan Pemeriksa Keuangan harus masuk ke proses penetapan mitra dan SPPG di awal,” pungkasnya.
Prabowo Evaluasi MBG
Adapun Presiden Prabowo Subianto memberi arahan khusus terkait persoalan MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, perhatian Presiden terhadap program MBG begitu besar karena menyangkut keselamatan anak-anak penerima manfaat. Arahan itu disampaikan segera setelah Presiden tiba di Tanah Air usai lawatan luar negeri pada Sabtu (27/9/2025) malam.
“Sejak kemarin beliau mendarat di Halim, langsung memanggil beberapa menteri khusus untuk membahas masalah MBG di BGN. Hari ini dipimpin Menko Pangan juga ada rapat di Kementerian Kesehatan, dan yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Minggu (28/9/2025) malam.
Menurutnya, Presiden ke-8 RI memberikan arahan teknis yang cukup detail, terutama terkait kedisiplinan prosedur kebersihan di dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Penyebabnya, dia mengatakan bahwa dari hasil uji sampel, salah satu persoalan yang muncul diduga kuat terkait bakteri akibat kurangnya disiplin dalam proses memasak.
“Beliau sangat concern, bahkan masuk ke hal-hal teknis seperti masalah air dan kebersihan. Jadi arahan Presiden jelas, tata kelola dan manajemen MBG harus segera dibenahi,” tegas Prasetyo.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyelesaian sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh dapur MBG. Kepala negara, kata Prasetyo Hadi, meminta target percepatan dalam hitungan minggu.
“Secepatnya, hitungan minggu harus selesai semuanya untuk memastikan seluruh dapur memiliki SLHS,” tandas Prasetyo Hadi.