Jakarta –
Jakarta- Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyoroti peran hilir minyak dan gas bumi (migas) dalam mendukung transisi energi menuju penggunaan sumber energi bersih. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Hilir Migas Conference & Expo, serta BPH Migas Award Tahun 2024.
Erika menegaskan tujuan BPH Migas dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi, serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. Ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Utamanya bagaimana kondisi peran BBM ke depan, yang akan tergantikan dengan energi yang lebih ramah lingkungan yaitu energi baru dan terbarukan, maupun energi lainnya, seperti gas bumi sebagai energi bersih, atau dalam usaha pencapaian transisi energinya masih melibatkan pemanfaatan BBM yang lebih ramah lingkungan,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).
Diketahui, Hilir Migas Conference & Expo, serta BPH Migas Award Tahun 2024 diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (12/12). Kegiatan ini mengusung tema ‘Kolaborasi dalam Transisi Energi: Mengembangkan Ekosistem Hilir Minyak dan Gas Bumi yang Adaptif dan Inovatif’.
Erika menyebut tujuan dilaksanakannya Hilir Migas Conference & Expo 2024 untuk menggali pengetahuan, pengalaman dan ide-ide terbaru, termasuk arah kebijakan dan inovasi di sektor hilir migas.
“Kegiatan hari ini untuk mendiskusikan beberapa hal terkait transisi energi, terutama peran hilir migas dalam transisi energi,” terangnya.
Dalam rangkaian acara ini, dilakukan Penyerahan Surat Keputusan Kuota BBM Tahun 2025 kepada Badan Usaha Penugasan, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, serta Penyerahan Surat Keputusan Hak Khusus Niaga Gas Bumi yang Memiliki Jaringan Distribusi kepada PT Energasindo Heksa Karya dan PT Bayu Buana Gemilang.
Selain itu, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Bali.
Kegiatan ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Pakar dan Pengamat, Asosiasi, serta masyarakat, yang dikemas dalam beberapa sesi diskusi, seperti Plenary session dengan tema Tantangan dan Terobosan Kebijakan dalam rangka Penyediaan dan Pemanfaatan Sektor Hilir Migas dalam Era Transisi Energi.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu memberikan sambutan kunci sebagai pembuka panel diskusi BBM dan panel diskusi Gas Bumi.
Menurutnya, saat ini Indonesia masih termasuk dalam middle income country dan memiliki kesempatan kurang dari 21 tahun untuk berbenah diri menuju ke negara maju yang berpendapatan tinggi. Bappenas telah menghitung, untuk menjadi negara maju Indonesia membutuhkan akselerasi ekonomi 6-8%.
Dia melanjutkan ketersediaan bahan baku merupakan hal penting dalam kegiatan hilirisasi. Saat ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi tengah membuat peta jalan hilirisasi strategis yang di dalamnya terdapat 28 komoditi, termasuk migas.
“28 komoditi ini kita ambil berdasarkan sumber cadangan terbesar. Salah satunya nikel di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tentunya dengan kekuatan-kekuatan ini kita percaya diri sebagai bangsa yang besar dan punya potensi yang luar biasa, masuk dan benar benar serius dalam investasi yang berhilirisasi,” katanya.
Indonesia memiliki potensi besar dalam industri petrokimia, karena kaya sumber daya alam migas.
“Petrokimia berperan dalam pengolahan migas menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah tinggi,” ucapnya.
(anl/ega)